Ditinggal Sandiaga Uno, Penyerapan Anggaran DKI Baru 54,8 Persen

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai Rapat Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 di Gedung DPRD, Kamis, 30 November 2017. TEMPO/Larissa Huda

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai Rapat Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 di Gedung DPRD, Kamis, 30 November 2017. TEMPO/Larissa Huda

    TEMPO.CO, Jakarta - Ditinggal mantan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno, penyerapan anggaran belanja DKI hingga akhir kuartal III/2018 masih jauh dari target. Semasa menjabat Wagub DKI, Sandiaga Uno rutin memimpin rapat Road to WTP untuk menggenjot penyerapan anggaran agar memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 

    Baca: Disepakati, Wagub DKI Pengganti Sandiaga Uno dari Kader PKS

    Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, realisasi belanja dan transfer daerah hingga Kamis 8 November 2018 baru mencapai Rp 41,1 triliun dari total anggaran Rp 75 triliun atau 54,8 persen.

    Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan rendahnya serapan terkendala beberapa hal. Itu terjadi tak hanya pada satu, tetapi banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

    "Kendalanya banyak. Pertama soal efisiensi, lalu  ada beberapa [proyek] yang gagal lelang, gagal kontrak, atau penyedianya tidak bisa memenuhi spek yang sudah ditentukan," ujarnya di Balai Kota DKI, Kamis 8 November 2018.

    Dia menuturkan ada tiga SKPD yang mencatatkan rapor merah, khususnya terkait penyerapan anggaran belanja. Ketiga SKPD itu antara lain Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    Tiga-tiganya memang berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, renovasi jalan atau sekolah, serta pembelian lahan dari pihak ketiga.

    Khusus proyek fisik, lanjutnya, ada kemungkinan kontraktor yang sudah memenangkan lelang belum juga menagih ke dinas yang bersangkutan. Hal itu membuat anggaran di SKPD belum terserap sepenuhnya. 

    Karena itu, Saefullah meminta masyarakat tak melihat realisasi penyerapan anggaran hanya saat ini saja. Pasalnya, masih ada waktu satu bulan lebih hingga tutup tahun anggaran.

    "Ya, mungkin dia modalnya kuat. Jadi termin pertama, kedua, dan ketiga tidak mau ditagih. Mungkin nanti kontraktor menagihnya saat termin keempat atau di Desember sekaligus," lanjutnya.

    Saefullah mengungkapkan Pemprov DKI sudah melaksanakan rapat khusus terkait percepatan penyerapan anggaran kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Gubernur meminta agar SKPD memaksimalkan program dan belanja daerah hingga detik-detik terakhir sebelum tutup tahun anggaran pada 31 Desember.

    "Kami maraton rapat. Mudah-mudahan ending-nya tidak jauh berbeda dari tahun lalu," kata Saefullah.

    Baca: Alasan PKS Yakin Dua Kandidat Ini Pantas Jadi Wagub DKI Pengganti Sandiaga Uno 

    Pemprov DKI Jakarta mencatat penyerapan APBD 2017 mencapai Rp 51,82 triliun atau 83,83 persen dari total anggaran Rp 71,89 triliun. Penyerapan APBD DKI pada 2017 meningkat sebesar Rp4,69 triliun atau 9,96 persen dari realisasi pada 2016 yang hanya sebesar Rp47,12 triliun. Sedangkan realisasi pendapatan daerah 2018 baru mencapai 76,9 persen atau Rp 50,6 triliun dari target sebesar Rp 65,8 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.