Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Pemerkosaan oleh Eks Pejabat BPJS TK: 2 Versi Pertengkaran

image-gnews
Ilustrasi Pemerkosaan. shutterstock.com
Ilustrasi Pemerkosaan. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan sekretaris eks anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), RA, 27 tahun, angkat bicara soal pelaporan kasus pelecehan seksual yang melibatkan bosnya.

Baca : Sebelum Skandal Seks, Kasus Pejabat BPJS TK Menguap di Kemenkeu

Pelaku dugaan pemerkosaan yang dimaksud oleh RA adalah bekas anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin.

Pemerkosaan pertama, kata RA, terjadi pada 23 September 2016 di Pontianak. Peristiwa kekerasan seksual itu terulang kembali pada 9 November 2016 di Makassar.

Kronologi pemerkosaan itu termaktub dalam surat aduan yang dikirimkan RA kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Surat itu ditulis pada 19 Desember dan telah dilayangkan secara resmi.

“Selama rentang 2 tahun, saya berulang kali menolaknya,” ujar RA saat ditemui Tempo di sebuah restoran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu sore, 2 Januari 2018.  

Namun, perlakuan tak mengenakkan, kata dia, diterima selepas penolakan-penolakan itu dilakukan. Puncaknya seperti yang terjadi pada 28 November 2018.

RA dan Syafri terlibat pertengkaran hebat di kantor Dewan Pengawas BPJS, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menjelang tengah hari. Pertengkaran itu pula yang melatari RA akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke polisi.

Menurut RA, pertengkaran hebat dirinya dan Syafri terjadi lantaran Syafri tiba-tiba meminta paspor untuk perjalanan ke Singapura. RA mengatakan rencana perjalanan ke Singapura itu tak diinformasikan sebelumnya.

Pada saat itu, paspor Syafri masih berada di agen travel guna pembuatan visa keberangkatan ke Jepang pada 3 Desember. Informasi soal paspor yang masih berada di agen travel itu sudah disampaikannya melalui pesan grup kantor beberapa malam sebelumnya.

Menurut RA, itu hanya akal-akalan Syafri untuk meluapkan emosi lantaran ia berulang kali ditolak untuk berhubungan badan.

Saat pertengkaran makin memuncak, Syafri sempat akan mengguyur RA dengan air di dalam gelas. Namun, rencana itu digagalkan.

Syafri akhirnya menumpahkan air tersebut ke karpet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masih dengan posisi memegang gelas kaca, Syafri kembali membentak RA. Gelas itu lagi-lagi hendak dilempar ke tubuh RA. Namun, digagalkan oleh rekan sesama sekretaris yang berada di ruangan yang sama.

Syafri, menurut cerita itu, kemudian melampiaskan amarahnya dengan menggebrak meja RA, memukul komputernya, dan memukul mesin printer hingga rusak.

Selepas kejadian itu, RA menghadap ke Ketua Dewan Pengawas BPJS Guntur Witjaksono. Saat itu, RA mengaku berusaha mengadukan persoalan yang melatari pertengkaran, yakni pelecehan seksual.

Korban kekerasan seksual RA (kiri) bersama sahabatnya Juwita dalam keterangan pers menceritakan kronologi kekerasan seksual yang dialaminya ketika bekerja di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

“Namun Pak Guntur justru bilang, kalau saya sudah enggak nyaman kerja di situ, boleh mengundurkan diri. Padahal niat aduan saya bukan itu,” ujar RA.

Merasa tak memperoleh hak perlindungan, RA membulatkan niatnya membawa persoalan ini ke polisi. Ia dibantu oleh tim pendampingnya, seorang dosen sekaligus pakar komunikasi Ade Armando; Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, dan kuasa hukum Heribertus S Hartojo.

Kronologi puncak pertengkaran yang berbeda diungkapkan oleh kuasa hukum Syafri, Memed Adiwinata.

Simak juga :
Kasus Pemerkosaan oleh Eks Pejabat BPJS Diadulan ke Sri Mulyani

Dalam konferensi pers dengan wartawan beberapa waktu lalu, Memed mengatakan justru RA yang membikin kegaduhan pada 28 November lalu di kantor BPJS. RA disebut sering datang terlambat dan bersikap tak sopan kepada Syafri.

Pada Rabu, 28 November 2018, RA datang pukul 09.00 WIB. Syafri saat itu menanyai RA ihwal jam kedatangannya yang terlambat.

Petinggi BPJS TK itu juga menanyakan soal keberadaan paspornya  tersebut. Namun, Memed mengatakan RA hanya menjawab seenaknya. RA disebut justru membikin keramaian sampai akhirnya Syafri menyuruh sekretaris pribadinya itu keluar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

16 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.


Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

17 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

Apakah program makan siang gratis yang dijanjikan sebelumnya dapat segera dibahas masuk RAPBN menyusul penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih?