Kata Anies Soal Tuntutan Warga Petamburan Korban Penggusuran

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah  warga berkumpul memperingati 3 tahun penggusuran kampung Kunir di Taman Sari, Jakarta Barat, 29 Mei 2018. Warga eks kampung Kunir menagih janji Gubernur Anies Baswedan yang akan membangun shelter untuk warga. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Sejumlah warga berkumpul memperingati 3 tahun penggusuran kampung Kunir di Taman Sari, Jakarta Barat, 29 Mei 2018. Warga eks kampung Kunir menagih janji Gubernur Anies Baswedan yang akan membangun shelter untuk warga. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengecek duduk perkara tuntutan warga Petamburan, Jakarta Pusat yang mengaku belum mendapat kompensasi penggusuran pada 1997.

    Anies mengatakan, pemerintah DKI harus taat pada putusan pengadilan. "Nanti saya cek. Kita akan taat pada perintah pengadilan, apalagi kalo sudah inkrah," kata Anies di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Selasa, 15 Januari 2019.

    Baca : Digusur Pemprov DKI Sejak 1997, Warga Petamburan Minta Ganti Rugi

    Anies berujar harus mencari terlebih dulu laporan soal warga Petamburan yang digusur Pemerintah DKI puluhan tahun lalu. Sebab, dia menyebut banyak mendapat laporan.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan dalam acara peringatan 2 tahun penggusuran Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta, 14 April 2018. Peringatan 2 tahun penggusuran Kampung Akuarium itu mengambil tema 'Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru'. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sebelumnya, sekelompok warga Petamburan yang menjadi korban penggusuran Pemerintah DKI Jakarta pada 1997 kembali menuntut ganti rugi terhadap Anies. Mereka menuntut ganti rugi sebesar Rp 4,7 milliar dan unit rumah susun untuk 473 kepala keluarga (KK).

    Koordinator warga Petamburan Masri Rizal mengutarakan, tuntutan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 10 Desember 2003. Akibat perkara ganti rugi berlarut hingga belasan tahun, kata Masri, banyak warga yang harus tinggal di bawah kolong tangga rumah susun hingga menggelandang.

    Simak pula :
    Anies Baswedan Sebut Pencopotan Camat Gusur PAUD Belum Final

    Permasalahan ganti rugi itu bermula saat Pemerintah DKI melakukan penggusuran terhadap 473 KK warga di RW 09 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tahun 1997.

    Alasan Pemprov melakukan penggusuran saat itu adalah untuk menghilangkan wilayah kumuh di kawasan itu dan membangun rusunami.

    Pemprov DKI lalu mengganti rugi tanah warga korban penggusuran mulai dari Rp 330 ribu hingga Rp 2 juta per meter. Pemprov DKI juga mengatakan masyarakat setempat akan direlokasi ke rusunami yang akan dibangun.

    LANI DIANA | JULNIS FIRMANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Riuh Penguasaan Lahan Melibatkan Kubu Jokowi dan Prabowo

    Serangan Jokowi kepada Prabowo pada Debat Pilpres putaran kedua memantik keriuhan. Jokowi menyebut lahan yang dimiliki Prabowo di Kalimantan dan Aceh.