TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan integrasi pembayaran antara kereta Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta dengan moda transportasi lainnya belum akan terlaksana tahun ini.
Sebab, kata Anies, saat ini pemberian public service obligation (PSO) atau subsidi untuk transportasi umum belum dapat terintegrasi.
Baca : Anies Janji Umumkan Tarif MRT pada Tengah atau Akhir Februari
"Kalau sekarang PSO masih per moda, ke BRT berapa dan MRT berapa. Nantinya, mungkin belum tahun ini, konsepnya adalah pemberian PSO untuk keseluruhan (transportasi) di satu paket," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Januari 2019.
Anies menerangkan dengan pemberian PSO atau subsidi dalam satu paket kepada MRT, BRT, dan Transjakarta, maka tarif ketiga moda transportasi itu baru bisa terintegrasi.
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan ke depannya tarif MRT akan ter-bundling dengan moda transportasi lain di Jakarta seperti bus Transjakarta, BRT, Jaklingko, dan LRT.
Integrasi tarif itu diperlukan karena sistem pembayaran masing-masing moda transportasi berbeda. Seperti misalnya bus Transjakarta yang menetapkan tarif reguler sebesar Rp3.500 untuk sekali jalan dan tarif MRT yang besarannya tergantung oleh jarak.
Simak pula :
Menjajal Ratangga, Begini Kenyamanan dan Kecepatan MRT Jakarta
Saat ini, proyek kereta MRT Jakarta Fase I hampir rampung. William Sabandar memastikan kereta MRT atau Ratangga akan dibuka untuk komersil di antara tanggal 24 - 31 Maret 2019.
Menjelang pembukaan itu, Anies memastikan tarif MRT Jakarta akan diumumkan sekitar pertengahan atau akhir Februari 2019. Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses akhir penghitungan tarif. "Perhitungan semua sudah selesai sebetulnya. Sekarang kalau nilainya, kami umumkan Februari mungkin pertengahan atau akhir," ujar Anies.
