Pilkades Serentak di Kabupaten Bekasi Diundur 2020, Alasannya?

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi jari tanda menggunakan hak pilih saat Pilkada. Dok TEMPO

    Ilustrasi jari tanda menggunakan hak pilih saat Pilkada. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Cikarang - Pemerintah Kabupaten Bekasi memutuskan untuk mengadakan Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Serentak pada tahun 2020. 

    Baca: Alasan Calon Pilkades Serentak di Bogor Ini Tak Lapor Dugaan Suap

    "Tahun ini (2019) tidak ada Pilkades serentak. Kita undur tahun depan karena ada hajat politik nasional," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Aat Baharty di Cikarang, Senin 11 Maret 2019.

    Aat menjelaskan pelaksanaan Pilkades serentak tidak mungkin dipaksakan untuk dilaksanakan tahun ini mengingat sejak memasuki 2019, fokus dan perhatian publik tertuju pada Pilpres dan Pileg 2019.

    "Tahun ini adalah tahun politik nasional. Semua elemen masyarakat bicara Pilpres dan Pileg, maka secara otomatis dibutuhkan fokus yang tinggi dari kita juga untuk turut menyukseskan penyelenggaraannya," katanya.

    Berkaca ke belakang, tepatnya saat Pilkades serentak tahun 2018, pihaknya mendapat arahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi untuk tidak melaksanakan hajat politik desa itu bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

    "Tahun lalu Pilkades di kita juga akhirnya diundur pelaksanaannya menjadi setelah Pilgub. KPU bilang kalau di tanggal dan momen tertentu, pemerintah daerah dilarang mengadakan kegiatan apapun," ucapnya.

    Aat melanjutkan, pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2020 mendatang akan diikuti sebanyak 17 desa yang telah habis masa jabatannya.

    "Sampai jelang pelaksanaan, ada 17 kepala desa yang habis masa jabatannya. Kalau tahun ini sudah ada enam kepala desa yang habis masa jabatannya, terhitung sampai akhir Bulan Februari kemarin," jelasnya.

    Untuk menunggu pelaksanaan Pilkades serentak, 17 desa yang habis masa jabatan kepala desanya itu akan digantikan sementara oleh Penjabat Kepala Desa yang akan bertugas hingga kepala desa yang baru terpilih.

    "Bupati Bekasi yang akan menunjuk Penjabat Kades. Penjabat itu memperoleh mandat sampai terpilihnya kepala desa definitif hasil Pilkades serentak," kata dia.

    Mengenai anggaran Pilkades serentak, Aat memastikan akan mengalokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kabupaten Bekasi 2020, sebagaimana Peraturan Bupati Bekasi.

    "Total anggaran yang akan kita ajukan belum tahu berapa. Yang jelas porsi anggaran yang diterima tiap desa tidak sama, tergantung jumlah hak pilih masing-masing desa. Anggaran Pilkades nanti include anggaran untuk honor panitia, sosialisasi, dan logistik," terangnya.

    Baca: Usul Alokasi Anggaran Pilkades Serentak di Bogor Rp 27 Miliar

    Aat mengatakan tahun lalu anggaran pemilihan kepala desa di Kabupaten Bekasi terbesar se-Indonesia jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lain, yakni Rp28 miliar. "Tapi perlu diingat, Pilkades serentak 2018 melibatkan 154 desa, sementara Pilkades tahun depan hanya 17 desa," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.