Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman Persoalkan Penempatan TNI dan Polri di PT Transjakarta

image-gnews
Bus Transjakarta koridor 13, Ciledug - Tendean melintasi jalur bus terminal Puri Beta 2, Tangerang Selatan, 2 April 2018. Jalur halte bus Transjakarta yang rusak mengurangi kenyaman para pengguna angkutan umum. Jalur Transjakarta koridor 13 di sekitar Halte Puri Beta 1 dan Halte Puri Beta 2 yang rusak membuat bus harus ekstra berhati-hati saat melintasi jalan yang bergelombang tersebut. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Bus Transjakarta koridor 13, Ciledug - Tendean melintasi jalur bus terminal Puri Beta 2, Tangerang Selatan, 2 April 2018. Jalur halte bus Transjakarta yang rusak mengurangi kenyaman para pengguna angkutan umum. Jalur Transjakarta koridor 13 di sekitar Halte Puri Beta 1 dan Halte Puri Beta 2 yang rusak membuat bus harus ekstra berhati-hati saat melintasi jalan yang bergelombang tersebut. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sedang menyelidiki dugaan maladministrasi atas penempatan anggota TNI dan dua polisi dalam jabatan struktural di PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta.

"Kami sudah memanggil Transjakarta untuk meminta keterangan,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho ketika dihubungi Tempo, Rabu, 13 Maret 2019.

Baca: Penumpang LRT Jakarta Bisa Menuju Dukuh Atas dengan Rute Ini

Teguh mengatakan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya mempersoalkan penempatan seorang anggota TNI Letnan Kolonel Deri Anton dan dua polisi, yaitu Ajun Komisaris Besar Titik Setiowati serta Ajun Komisaris Miyarsih. Pihaknya menduga penempatan tiga orang di perusahaan daerah itu ditengarai melanggar sejumlah peraturan.

Teguh mengungkapkan Transjakarta memberikan Deri jabatan sebagai Kepala Departemen Pengamanan Operasi untuk pengamanan operasi perusahan daerah itu. Sebab, banyak jalur Bus Transjakarta yang bersinggungan dengan dengan jalur angkutan umum lainnya. “Untuk menghindari adanya gangguan dari pihak yang menguasai jalur itu,” kata dia.

Menurut Teguh, penempatan anggota TNI Angkatan Laut itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 47 Ayat 1 aturan itu menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

 Sejumlah kendaraan roda dua berusaha keluar dari jalur TransJakarta lewat celah sempit yang ada di pembatas jalan di Kawasan Mampang, Jakarta, Selasa (2/7). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Ombudsman juga mempertanyakan penempatan Titik Setiowati sebagai Kepala Departemen Sterilisasi Koridor dan Miyarsih sebagai Kepala Departemen Pembinaan Sumber Daya Manusia. Menurut dia, jika Transjakarta ingin mengamankan dan menjaga sterilnya jalur Bus Transjakarta, cukup bekerja sama dengan kepolisian. "Perbantuan saja, jangan masuk jabatan struktural,” kata Teguh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Teguh, penempatan Titik dan Miyarsih berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 Ayat 3 aturan itu menyebutkan anggota polisi dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Sementara itu, Deputi Direktur Sumber Daya Manusia PT Transjakarta Peppy Fachrial membenarkan jika Ombudsman tengah menyelidiki penempatan anggota TNI dan polisi di perusahaan daerah itu. “Kami sudah bahas juga,” ujarnya.

Baca: Begini 6 Jalur Antimacet Transjakarta Diuji Coba

Namun, dia enggan menjelaskan alasan penempatan anggota TNI dan polisi di perusahaan daerah itu. “Ini saya lagi rapat sama direksi,” kata dia.

Adapun Deri Anton enggan menjelaskan penempatannya di Transjakarta meski ia menjabat sebagai TNI aktif. “Terus kenapa?” ujarnya melalui sambungan telepon.

Titik Setiowati membenarkan masih menjabat sebagai Kepala Departemen Sterilisasi Koridor Transjakarta. Namun, ia enggan memberikan penjelaskan rinci atas penempatannya tersebut. “Silakan tanya ke bagian HRD,” kata dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph. Daud merupakan atasan Deri dan Titik. “HRD yang lebih tahu,” ujarnya. Adapun Miyarsih belum memberikan pernyataan atas penempatannya di Transjakarta. Pertanyaan Tempo melalui telepon dan pesan elektronik tak kunjung dijawabnya hingga tenggat tulisan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI Klaim Telah Rebut Wilayah OPM saat Kejar Pelaku Pembakaran Pria Makassar di Paniai

3 jam lalu

Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa
TNI Klaim Telah Rebut Wilayah OPM saat Kejar Pelaku Pembakaran Pria Makassar di Paniai

TNI mengklaim telah mengambil alih wilayah yang dikuasai OPM, saat mereka mengejar pelaku pembunuhan dan pembakaran warga asal Makassar di Paniai


Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

5 jam lalu

Pekerja mengatur benang-benang untuk corak di mesin tenun sebuah pabrik kain sarung di Kampung Balekambang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 Maret 2024. Utilitas industri tekstil kecil dan menengah akan sangat terbantu setelah pemerintah mengeluarkan aturan baru yang membatasi impor tekstil dan produk tekstil. TEMPO/Prima mulia
Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

Direktr API, Danang Girindrawardana, menyebut Ombudsman seharusnya peka dan berinisiatif menginvestigasi aturan impor yang merugikan industri tekstil.


TNI Kembali Kuasai Distrik Bibida Papua Tengah, Pangkogabwilhan III Sebut OPM Jadikan Warga Sipil Tameng

6 jam lalu

Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa
TNI Kembali Kuasai Distrik Bibida Papua Tengah, Pangkogabwilhan III Sebut OPM Jadikan Warga Sipil Tameng

TNI menguasai Distrik Bibida Papua setelah sebelumnya dikuasai OPM.


Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

21 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polri agar rutin memeriksa gawai anggotanya demi mencegah praktik judi online.


Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

21 jam lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

Ombudsman menemukan dugaan pungli di Rutan Kupang. Tahanan dimintai Rp2 juta sampai Rp40 juta


TNI Kerahkan Polisi Militer untuk Tindak Anggota yang Jadi Beking Judi Online

1 hari lalu

Drone Emprit mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 201.122 orang. Lantas, apa penyebab orang senang main judi online? Foto: Canva
TNI Kerahkan Polisi Militer untuk Tindak Anggota yang Jadi Beking Judi Online

Setidaknya dua prajurit TNI dan satu anggota Polri meregang nyawa dampak kecanduan judi online.


Panglima TNI Sebut 2 RS di Indonesia Disiapkan untuk Tampung Seribu Warga Palestina

1 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Sebut 2 RS di Indonesia Disiapkan untuk Tampung Seribu Warga Palestina

Panglima TNI juga menyatakan, bahwa brigade komposit dari pasukan perdamaian ini bakal membawa 30 kendaraan pendukung.


Penegakan Hukum Judi Online Belum Serius, Pengamat: Hanya di Konsumen Level Bawah

1 hari lalu

Ilustrasi judi online.
Penegakan Hukum Judi Online Belum Serius, Pengamat: Hanya di Konsumen Level Bawah

"Terbukti, bandar-bandar besar belum ditangkapi, platform konten judi online juga masih terang-terangan di media online," kata pengamat Kepolisian.


Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

1 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

Komnas HAM Papua juga mendesak OPM di seluruh wilayah tanah Papua agar menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia.


Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

1 hari lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

Ramai kerabat dan orang dekat Jokowi dan Prabowo diangkat komisaris BUMN.