Ombudsman Persoalkan Penempatan TNI dan Polri di PT Transjakarta

Bus Transjakarta koridor 13, Ciledug - Tendean melintasi jalur bus terminal Puri Beta 2, Tangerang Selatan, 2 April 2018. Jalur halte bus Transjakarta yang rusak mengurangi kenyaman para pengguna angkutan umum. Jalur Transjakarta koridor 13 di sekitar Halte Puri Beta 1 dan Halte Puri Beta 2 yang rusak membuat bus harus ekstra berhati-hati saat melintasi jalan yang bergelombang tersebut. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sedang menyelidiki dugaan maladministrasi atas penempatan anggota TNI dan dua polisi dalam jabatan struktural di PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta.

"Kami sudah memanggil Transjakarta untuk meminta keterangan,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho ketika dihubungi Tempo, Rabu, 13 Maret 2019.

Baca: Penumpang LRT Jakarta Bisa Menuju Dukuh Atas dengan Rute Ini

Teguh mengatakan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya mempersoalkan penempatan seorang anggota TNI Letnan Kolonel Deri Anton dan dua polisi, yaitu Ajun Komisaris Besar Titik Setiowati serta Ajun Komisaris Miyarsih. Pihaknya menduga penempatan tiga orang di perusahaan daerah itu ditengarai melanggar sejumlah peraturan.

Teguh mengungkapkan Transjakarta memberikan Deri jabatan sebagai Kepala Departemen Pengamanan Operasi untuk pengamanan operasi perusahan daerah itu. Sebab, banyak jalur Bus Transjakarta yang bersinggungan dengan dengan jalur angkutan umum lainnya. “Untuk menghindari adanya gangguan dari pihak yang menguasai jalur itu,” kata dia.

Menurut Teguh, penempatan anggota TNI Angkatan Laut itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 47 Ayat 1 aturan itu menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

 Sejumlah kendaraan roda dua berusaha keluar dari jalur TransJakarta lewat celah sempit yang ada di pembatas jalan di Kawasan Mampang, Jakarta, Selasa (2/7). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Ombudsman juga mempertanyakan penempatan Titik Setiowati sebagai Kepala Departemen Sterilisasi Koridor dan Miyarsih sebagai Kepala Departemen Pembinaan Sumber Daya Manusia. Menurut dia, jika Transjakarta ingin mengamankan dan menjaga sterilnya jalur Bus Transjakarta, cukup bekerja sama dengan kepolisian. "Perbantuan saja, jangan masuk jabatan struktural,” kata Teguh.

Menurut Teguh, penempatan Titik dan Miyarsih berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 Ayat 3 aturan itu menyebutkan anggota polisi dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Sementara itu, Deputi Direktur Sumber Daya Manusia PT Transjakarta Peppy Fachrial membenarkan jika Ombudsman tengah menyelidiki penempatan anggota TNI dan polisi di perusahaan daerah itu. “Kami sudah bahas juga,” ujarnya.

Baca: Begini 6 Jalur Antimacet Transjakarta Diuji Coba

Namun, dia enggan menjelaskan alasan penempatan anggota TNI dan polisi di perusahaan daerah itu. “Ini saya lagi rapat sama direksi,” kata dia.

Adapun Deri Anton enggan menjelaskan penempatannya di Transjakarta meski ia menjabat sebagai TNI aktif. “Terus kenapa?” ujarnya melalui sambungan telepon.

Titik Setiowati membenarkan masih menjabat sebagai Kepala Departemen Sterilisasi Koridor Transjakarta. Namun, ia enggan memberikan penjelaskan rinci atas penempatannya tersebut. “Silakan tanya ke bagian HRD,” kata dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph. Daud merupakan atasan Deri dan Titik. “HRD yang lebih tahu,” ujarnya. Adapun Miyarsih belum memberikan pernyataan atas penempatannya di Transjakarta. Pertanyaan Tempo melalui telepon dan pesan elektronik tak kunjung dijawabnya hingga tenggat tulisan.






Terbentuknya Paspampres Bermula dari Evakuasi Soekarno dan Bung Hatta ke Yogyakarta

1 hari lalu

Terbentuknya Paspampres Bermula dari Evakuasi Soekarno dan Bung Hatta ke Yogyakarta

Sudah tahukah Anda sejarah dan asal usul terbantuknya Paspampres, pasukan pengamanan presiden dan wapres?


DPR Sepakati Laksamana Yudo Margono Menjadi Panglima TNI

1 hari lalu

DPR Sepakati Laksamana Yudo Margono Menjadi Panglima TNI

Laksamana Yudo Margono menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.


Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

1 hari lalu

Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

Menurut anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi jika anggota Paspampres ditemukan bersalah, maka mesti dipecat dengan tidak hormat.


Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

1 hari lalu

Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

Paspampres merupakan pasukan khusus yang bertugas untuk pengamanan Presiden dan wapres. Lalu, apa fungsi dari Paspampres?


Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

1 hari lalu

Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

Polda Sulsel memberikan penjelasan soal video anggota Polres Tana Toraja yang meminta Kapolri menindak tegas dugaan praktik KKN di institusi Polri.


WNA Tidak Bayar Denda Tilang Elektronik, Polda Kepri Punya Penangkalnya

1 hari lalu

WNA Tidak Bayar Denda Tilang Elektronik, Polda Kepri Punya Penangkalnya

Integrasi data Polri dan Imigrasi dapat mencegah WNA yang kena tilang elektronik tapi mangkir dari kewajiban membayar denda.


Alasan Kepolisian Belum Beri Sinyal Kelanjutan Liga Indonesia

1 hari lalu

Alasan Kepolisian Belum Beri Sinyal Kelanjutan Liga Indonesia

Asops Kapolri, Irjen. Agung Setya Imam Effendi mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan penilaian resiko untuk kelanjutan liga Indonesia.


BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

2 hari lalu

BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

Polisi masih menunggu hasil penilaian resiko yang dibuat Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan izin BRI Liga 1 kembali bergulir.


Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

2 hari lalu

Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

Laksamana Yudo Margono menjamin hubungan TNI-Polri bakal tetap solid jika dirinya terpilih menjadi Panglima TNI.


Sejumlah Pejabat Utama TNI Dampingi Yudo Margono Tes Panglima TNI di DPR

2 hari lalu

Sejumlah Pejabat Utama TNI Dampingi Yudo Margono Tes Panglima TNI di DPR

Dengan banyaknya dukungan dari koleganya, Yudo Margono mengaku tak tegang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan hari ini.