Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal MRT Jakarta, Jokowi Ingatkan Keputusan Bersama Ahok

Reporter

image-gnews
Presiden Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sejumlah menteri meninjau proyek Terowongan Bawah Tanah MRT Jakarta Fase I di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, 23 Februari 2017. Penyelesaian koridor Fase I secara keseluruhan telah rampung lebih dari setengahnya. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sejumlah menteri meninjau proyek Terowongan Bawah Tanah MRT Jakarta Fase I di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, 23 Februari 2017. Penyelesaian koridor Fase I secara keseluruhan telah rampung lebih dari setengahnya. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo yang juga capres nomor urut 01 di Pilpres 2019 mengulas kembali bagaimana awal kisahnya memulai proyek MRT Jakarta. Dia mengungkapkannya saat menghadiri deklarasi dukungan 10 ribu pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf Amin di Istora Senayan, Jakarta, Kamis malam, 21 Maret 2019.

Baca:
Jokowi Puji Integrasi di Bundaran HI, Anies: Baru Satu Contoh

Jokowi menekankan, tidak akan ada mass rapid transit (MRT) di Jakarta jika perhitungan yang digunakan adalah untung atau rugi. "Kenapa sampai 30 tahun tidak diputuskan? Karena perhitungannya untung rugi," kata dia.

Rugi pasti, untung dari mana, yang namanya transportasi massal itu ya rugi," kata Jokowi ketika menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-KH Ma'ruf Amin, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis malam.

Petugas memeriksa gerbong MRT yang tengah melakukan uji coba di Depo Lebak Bulus, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. MRT Jakarta tahap I koridor Lebak Bulus-Bundaran HI ditargetkan mampu membawa 412 ribu penumpang per hari pada 2020. TEMPO/Tony Hartawan

Menurut Jokowi, setiap transportasi massal pasti merugi. Tapi ia menyebutkan, kalau untuk negara, hitungannya bukan untung dan rugi. Melainkan benefit. "Perhitungan untung rugi itu untuk para pengusaha dan perusahaan."

Baca:
Anies Mau Bangun MRT Jakarta 231 Kilometer, Ini Bocoran Konsepnya

Jokowi pun mengisahkan sempat ada kesulitan menghitung benefit sehingga pembangunan MRT ditetapkannya berdasar keputusan politik untuk kepentingan negara secara makro. Dia meyakinkan keputusannya itu setelah membandingkan dengan banyak negara lain dan kemacetan di Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Suasana Stasiun MRT Bundaran HI disesaki warga dan awak media yang menunggu kedatangan Presiden RI Joko Widodo, Selasa, 19 Maret 2019. TEMPO/Lani Diana

"Saya harap yang hadir di sini mulai besok mencoba MRT," katanya sambil menambahkan, "Apa yang ingin saya sampaikan, negara sebesar Indonesia ini masa baru punya MRT sekarang. Itu pun kita putuskan saat saya jadi gubernur dengan Pak Ahok (mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama)"

Ia menyebutkan berdasar studi Bappenas, kerugian akibat kemacetan di Jakarta dan sekitarnya beberapa tahun lalu mencapai sekitar Rp 65 triliun per tahun. "Sekarang dihitung lagi sudah Rp100 triliun. Apa mau diteruskan? Lebih baik dipakai untuk bangun MRT dan LRT benar? Itu yang namanya keputusan politik sehingga secara makro negara kita tetap untung gede," kata Jokowi.

Baca:
Pembangunan Transportasi, DKI Dapat Kucuran Dana Rp 571 Triliun

Saat ini MRT Jakarta sudah memasuki tahap uji coba untuk publik. Terbukti antusiasme masyarakat sangat besar terhadap moda transportasi yang sebagian rutenya menembus perut Jakarta itu. Rencananya Jokowi akan meresmikan MRT Jakarta pada 24 Maret mendatang.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

13 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk 'Presidential Club' yang terdiri atas para mantan Presiden RI untuk menjadi semacam penasihat pemerintah.


Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

20 menit lalu

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 8 Mei 2024, dalam rangka kunjungan kerja. Melalui Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor, Kepala Negara lepas landas dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

Presiden Jokowi juga akan meresmikan Modeling Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin.


Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

28 menit lalu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI
Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

Nama Ahok dan Anies disandingkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mungkinkah duet Ahok-Anies bakal terjadi di Pilgub DKI?


Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

59 menit lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.


Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik pembentukan presidential club.


Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

1 jam lalu

Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka dan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.


Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

2 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, pada Selasa pagi,  7 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.


Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

2 jam lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Tiongkok 4 November 2022. Kay Nietfeld/Pool via REUTER
Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.


Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

2 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

Berita soal Sri Mulyani masuk radar PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta masuk menjadi berita politik terpopuler di kanal Nasional.


Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menkominfo Budi Arie Setiadi (kedua kanan), Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (kedua kiri), Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (kanan) dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail (kiri) meninjau ruang Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) sebelum peresmian di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Presiden mengatakan kehadiran IDTH sangat penting bagi pengawasan perangkat teknologi digital baik mobil listrik hingga perangkat komunikasi yang akan masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.