Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Naturalisasi Sungai Beres Akhir 2019, Banyak Warga Krapu Tak Tahu

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Kondisi anak kali Ciliwung di jalan Krapu, Pamendangan, Ancol, Jakarta Utara yang akan menjadi salah satu lokasi progam naturalisasi sungai DKI Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq
Kondisi anak kali Ciliwung di jalan Krapu, Pamendangan, Ancol, Jakarta Utara yang akan menjadi salah satu lokasi progam naturalisasi sungai DKI Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barisan rumah pemukiman warga hanya berjarak sekitar 2 meter dari bibir turap anak Kali Ciliwung di Jalan Krapu, Pamendangan, Acol, Jakarta Utara, yang akan menjadi salah satu lokasi progam naturalisasi sungai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies telah menargetkan progam naturalisasi sungai tersebut rampung dalam tahun ini. "Akhir tahun Insya Allah selesai," ujar Anies, Kamis 2 Mei 2019.

Baca : Program Naturalisasi Anies, Ini Sungai dan Waduk yang Jadi Target

Pantauan Tempo di kedua sisi dinding anak kali Ciliwung sepanjang jalan Krapu telah dibangun turab, kata salah seorang warga setempat Onah, turab tersebut sudah dibangun sejak puluhan tahun lalu. "Sudah lama, pas presiden masih Soeharto," ujarnya.

Onah menuturkan dalam beberapa waktu terkahir turab tersebut mulai ada yang longsor akibat sudah dimakan usia. Terakhir longsor tersebut terjadi pada November tahun lalu.

Menurut Onah, aliran dari Kali Ciliwung tersebut jarang menyebabkan banjir, meski hujan lebat air anak sungai itu belum pernah meluap sejak setahun terkahir. Termasuk saat banjir menerjang sebagai wilayah Jakarta beberapa waktu lalu.

Terkait program naturalisasi sungai DKI Jakarta, Onah mengaku belum mendengar kabar apa pun soal itu. Dari dinas atau pihak RT RW juga belum ada yang berbicara salah satu progam mengatasi banjir ala Anies Baswedan tersebut kepada Onah.

"Belum tahu, RT RW belum ada yang ngomong. Ya asal nggak gusur-gusur rumah silakan," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh warga Krapu lainnya Sinde, bahwa belum ada pemberitahuan dari RT RW terkait progam naturalisasi sungai.

Namun kata Sinde beberapa waktu lalu, Suku Dinas Tata Air setempat melakukan peninjaun di kawasan anak Sungai Ciliwung tersebut. "Kemarin sempat ada orang Suku Dinas Tata Air yang ke sini, sampai mengambil sample tanah," ujarnya.

Kata Sinde, saat itu Suku Dinas Tata Air menyebutkan akan membangun panjang di tepian anak sungai Ciliwung. "Tapi sampai saat ini belum ada apa apa lagi," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Program naturalisasi sungai dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di masa kampanye pemilihan gubernur lalu. Dia menginginkan sungai-sungai di Jakarta ditata secara alamiah.

Ketimbang dibeton permanen seperti proyek normalisasi sungai, Anies mengusulkan agar tepian sungai dibuat berundak-undak dengan dinding penahan dari tanah atau batu kali. Agar kokoh, tanggul alamiah itu tinggal ditanami pohon pengikat tanah.

Anies menjelaskan naturalisasi merupakan bagian program pengendalian banjir. Selain naturalisasi, pemerintah DKI akan melakukan langkah lain untuk mencegah banjir seperti membangun kolam retensi dan waduk, drainase vertikal, serta tanggul di pesisir Jakarta untuk mencegah rob.

Simak pula :
Banjir Jakarta, Anies Klaim Naturalisasi Sungai Selesai 2019

Menurut Pelaksana tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan lokasi bakal dinaturalisasi ialah kawasan Kali Ciliwung Krapu dan Kanal Banjir Barat sekitar Dukuh Atas, dengan panjang sekitar 500 meter. Tujuan naturalisasi ialah untuk membentuk ruang kali agar bisa menjadi ruang publik.

Alasan pemerintah DKI memilih lokasi tersebut, kata Yusmada, karena pemerintah Jakarta berwenang untuk menata dua kali itu. Sedangkan kewenangan untuk menata 13 sungai besar yang melalui Jakarta, seperti Ciliwung berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Yusmada, efektivitas program naturalisasi itu juga bergantung dengan program antisipasi banjir lainnya seperti pembangunan situ dan waduk, naturalisasi sungai, dan pengendalian rob. “Jadi pendekatannya enggak bisa satu-satu,” ujarnya

TAUFIQ SIDDIQ | GANGSAR PARIKESIT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai NasDem menyatakan bakal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begini jejak politik NasDem dalam Pilpres 2024.


Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

22 jam lalu

Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka blusukan ke Rusun Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu, 24 April 2024. Sebelumnya, KPU menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penetapan dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa hasil pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.


Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

23 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

1 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan partainya siap berkoalisi kembali dengan PKS di Pilkada Serentak 2024.


Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

2 hari lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.


PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

2 hari lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

PKS menyambangi NasDem sehari usai putusan MK. Mereka disambut jajaran petinggi NasDem, namun Surya Paloh tak nampak hadir.


Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

2 hari lalu

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya. Foto: Canva
Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya.


Pertemuan PKB dan NasDem tanpa PKS, Cak Imin: Koalisi Perubahan Lagi Cari Waktu

3 hari lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Pertemuan PKB dan NasDem tanpa PKS, Cak Imin: Koalisi Perubahan Lagi Cari Waktu

Elite PKB dan elite Partai NasDem menggelar pertemuan di NasDem Tower tanpa ada perwakilan PKS