TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembangunan infrastruktur di Jakarta senilai Rp 571 triliun akan tetap berjalan walaupun Pemerintah Pusat memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta.
Menurut Anies, pelaksanaan proyek itu sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sehingga tetap akan dilaksanakan. "Dengan atau tanpa status Ibu Kota di DKI, pembangunan itu tetap dilakukan. Jadi itu komitmen," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, hari ini, Sabtu, 4 Mei 2019.
Siap: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Anies: Bukan Solusi Masalah Jakarta
Presiden Jokowi telah mengungkapkan rencana memindahkan Ibu Kota Negara RI dari Jakarta. Muncullah pertanyaan soal kelanjutan proyek infrastruktur senilai Rp 571 triliun yang telah diputuskan sebelumnya. Terlebih ketika Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemindahan Ibu Kota jauh lebih murah biayanya dibanding membangun Jakarta seperti yang diajukan Gubernur Anies.
"Perbaiki DKI saja itu hampir Rp 571 trilun sesuai pengajuan dari Gubernur. Kalau pemindahan Ibu Kota kira-kira tadi Rp 300 trilunan kalau tidak salah angkanya. DKI biarlah menjadi kota perdagangan dan kita mencari kota pemerintahan," tutur Luhut.
Menurut dia, wacana pemindahan Ibu Kota masih dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan tim independen. Pemeirntah akan segera mengumumkan keputusan pemindahan itu segera setelah kajian rampung.
Lebih lanjut, Gubernur Anies menjelaskan bahwa proyek infrastruktur senilai Rp 571 triliun sedang disusun detailnya. Meski begitu DKI sudah mengantongi persetujuan dari Pemerintah Pusat tentang nilai proyek tersebut. "Pusat dan DKI sedang bekerja bersama menyusun detail financingnya. Begitu selesai, kami akan lakukan."
Simak: Begini Analisa Anies Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa
Garis besar penggunaan dana Rp 571 triliun antara lain untuk menambah panjang lintasan kereta MRT menjadi 231 kilometer, lintasan kereta LRT menjadi 200 kilometer, dan bus Transjakarta menjadi sekitar 21 ribu kilometer. DKI juga akan membenahi jalur kereta sebidang di Jakarta, yakni membuat 23 kilometer jalur sebidang menjadi melayang atau elevated sehingga tak mengganggu arus lalu lintas. Gubernur memastikan proyek infrastruktur DKI jalan terus meski Ibu Kota RI berpindah.
M. JULNIS FIRMANSYAH
