TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasannya tak mencabut Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota di Pulau C,D , dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Keputusannya malah menggunakan pergub itu untuk menerbitkan IMB reklamasi menuai kecaman dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.
Baca: Anies Tak Cabut Pergub Reklamasi, Ahok Bingung
Anies mengatakan, bangunan yang sudah berdiri di pulau reklamasi tak akan kehilangan dasar hukumnya meski pergub dicabut. "Tidak akan berpengaruh sebab menurut aturan tata ruang, hukum dasar tidak berlaku surut," katanya di Balai Kota DKI, Selasa 26 Juni 2019,
Menurut Anies, ratusan bangunan yang didirikan oleh pengembang di Pulau D memiliki dasar hukum pada Pergub 206 tersebut. Kalau pergub itu dicabutnya saat ini akan percuma karena tak akan mengubah status hukum bangunan di pulau yang kini disebutnya kawasan pantai itu.
"Menurut saya, yang mengerjakan ini (Pergub 206) semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel," ujar Anies.
Baca: Tak Berkutik dengan Pergub Ahok, Anies: yang Mengerjakan Cerdik
Sebelumnya, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta lewat pengacara publik dari LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara, memberi catatan bahwa Pergub 2016 Tahun 2016 tak punya kekuatan hukum yang mengikat. Dia menerangkan bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuatnya hanya sebagai shortcut setelah raperda tertahan di DPRD namun pembangunan sudah berjalan.
Atas dasar itu, Ayu mengatakan IMB untuk PT Kapuk Naga Indah cacat administrasi. "Maka seharusnya IMB itu dibatalkan," kata dia, 21 Juni lalu.
Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi juga menilai dasar hukum yang digunakan Pemerintah DKI menerbitkan IMB di Pulau D alias Pantai Maju tidak tepat. Menurut Soleh, Anies memiliki pilihan untuk mencabut pergub reklamasi tersebut. Bahkan, Anies memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan IMB di Pulau D.
Baca: Soal IMB di Pulau Reklamasi, Walhi Minta Anies Tak Main Kata
Soleh mengingatkan kalau Anies pernah menarik draf perda tentang reklamasi dari pembahasan di DPRD. "Pertanyaannya, kalau dia beralasan bahwa (raperda) itu juga masih bermasalah kenapa dia tidak mencabut Pergub 206/2016," katanya menambahkan.
