Ahok Bingung Anies Tak Cabut Pergub Soal Reklamasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bingung dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kebingungan Ahok itu karena Anies menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk ratusan bangunan di Pulau Reklamasi menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang Ahok terbitkan.

    Padahal, menurut Ahok, Anies bisa saja mencabut pergub tersebut agar IMB tak terbit. Apalagi, kata Ahok, Anies sebelumnya sudah pernah melakukan hal serupa, yakni mencabut pergub yang Ahok terbitkan.

    Baca: Tak Bongkar Bangunan di Pulau Reklamasi, Anies: Bisa Rusak Hukum

    "Soal susah cabut pergub kan kontradiktif sama keputusan dia ubah pergub soal motor lewat Thamrin dan lain-lain. Soal kaki lima dan RPTRA aja dia biasa ubah kok pergubnya," ujar Ahok saat dihubungi, Rabu sore, 19 Juni 2019.

    Pemerintah DKI sebelumnya menerbitkan IMB untuk ratusan bangunan di Pulau D yang sekarang bernama Pantai Maju pada November 2018. Penerbitan IMB itu sebelumnya didahului penyegelan 932 bangunan oleh Anies pada Juni 2018.

    Proses penerbitan IMB itu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) dengan berdasarkan pengajuan PT Kapuk Naga Indah (KNI) selaku pengembang Pantai Maju. Langkah penerbitan izin itu menuai kontoversi karena Anies sedari awal menyatakan antireklamasi.

    Baca: Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Ahok: Gubernur Pintar Omong

    Alasan Anies menerbitkan IMB, karena PT KNI telah membayar denda dan pengembang memiliki dasar hukum dalam melakukan pembangunan ratusan gedung dan rumah itu, yakni Pergub 206 tahun 2016 terbitan Ahok. Dalam aturan itu, pengembang memiliki hak 35 persen dari total luas pulau 312 hektare. "Suka atau tidak terhadap isi pergub ini, faktanya pergub itu telah diundangkan dan telah menjadi sebuah dasar hukum dan mengikat," ujarnya.

    Merasa pergub terbitannya dikambinghitamkan sebagai penyebab munculnya IMB di pulau reklamasi, Ahok tak terima. Ia mengatakan saat menerbitkan pergub tersebut tak ada satupun IMB di pulau reklamasi yang terbit.

    Menurut Ahok, munculnya IMB pulau reklamasi dengan Pergub 206 baru terjadi di era Anies. Padahal, menurut dia, Anies bisa saja mencabut pergub itu. "Buktinya Pergub aku ada juga yang dia ganti kan? Memang Anies pintar ngomong, lidah tak bertulang. Untung semua omongannya terekam dan ga bisa dihapus," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.