Polusi Udara Terburuk, Jakarta Hanya Punya 8 Pemantau Udara

Editor

Ali Anwar

Warga menggunakan masker saat berjalan di Pedestrian Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Jakarta masuk dalam 4 kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia setelah Dubai, New Delhi, dan Santiago. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta dinyatakan sebagai kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia versi penyedia peta polusi udara AirVisual, namun Pemerintah DKI Jakarta hanya memiliki delapan unit alat pemantau udara.

Baca juga: Polusi Udara Digugat, Anies Tambah Alat Pengukur Kualitas Udara

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengakui untuk memantau kualitas udara di seluruh Jakarta membutuhkan 13-25 alat, tergantung pendekatan risetnya. 

"Ada dua pendekatan riset. Yang pertama per 1 juta penduduk untuk satu alat. DKI kan ada 13 juta penduduk, jadi (butuh) 13 alat," ujar Andono saat dihubungi Tempo, Sabtu, 6 Juli 2019. 

Untuk pendekatan kedua, Andono menjelaskan, tergantung luas wilayah. Ia mengatakan dengan luas 650 kilometer persegi, DKI membutuhkan sekitar 25 alat pemantau udara dengan total biaya sebesar Rp 125 miliar.  "Satu alat harganya sekitar Rp 5 miliar," ujar dia. 

Andono menjelaskan selama ini DKI memaksimalkan delapan alat pemantau udara. Kedelapan alat itu terbagi menjadi dua jenis, yakni lima alat pemantau tetap atau permanen dan tiga alat pemantau mobile. 

Kelima alat itu ditempatkan oleh Dinas LH di kawasan Kota, Bundaran HI, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk. Sedangkan tiga alat pemantau mobile posisinya saat ini berubah-ubah. “Pernah di car free day, di Sudirman, itu pindah-pindah, lah," ujar Andono. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menambah alat tersebut. Penambahan itu bertujuan agar pihaknya memiliki data yang lebih lengkap soal kualitas udara Jakarta. 

"Hari ini kalau kami ditanya balik yang bilang kualitas udara buruk, maka kami hanya bisa menentukan paling 10- 5 titik maksimal di Jakarta," ujar Anies. 

Anies mencontohkan, selama ini data yang sering digunakan untuk melihat kualitas udara Jakarta berasal dari alat pemantau milik AirVisual yang berada di Kedutaan Besar Amerika, Gambir, Jakarta Pusat. Sehingga, menurut Anies, data yang ditunjukkan oleh AirVisual hanya di sekitar Gambir saja. 

"Jadi salah satu langkah yang akan kami kerjakan adalah memiliki alat ukur kualiatas udara lebih banyak, sehingga bisa menjangkau lebih luas di Jakarta," ujar Anies. 

Pada pekan lalu, situs penyedia peta polusi udara AirVisual mencatat bahwa DKI Jakarta merupakan kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia. Laman AirVisual menyebutkan bahwa Air Quality Index-nya (AQI) memiliki nilai 208 per Rabu pagi, 26 Juni 2019 pukul 08.33 yang artinya udara di Jakarta sangat tidak sehat.

Baca juga: Polusi Udara Membekap Jakarta, Anies Baswedan Gunakan 5 Jurus

Setelah Jakarta, ada lima besar kota dengan tingkat polusi udara tertinggi dunia, yakni Lahore di Pakistan, Hanoi di Vietnam, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Wuhan di China.






Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

1 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

1 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

2 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

2 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

2 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

3 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas


Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

3 hari lalu

Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyebut di Jakarta, wali kota dan bupati adalah perpanjangan tangan gubernur.


Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

3 hari lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan


Lagi, Polusi Debu Batu Bara Cemari Warga Rusunawa Marunda, Ganggu Nafas, Mata & Bikin Gatal

3 hari lalu

Lagi, Polusi Debu Batu Bara Cemari Warga Rusunawa Marunda, Ganggu Nafas, Mata & Bikin Gatal

Polusi debu batu bara tak kunjung hilang dan masih terus mencemari lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing.


Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

4 hari lalu

Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.