PPK Divonis Tak Bersalah, Pelapor akan Ambil Langkah Hukum Lain

Empat anggota PPK Cilincing sujud syukur dan menangis saat divonis tak bersalah atas kasus penghilangan suara caleg DPRD DKI di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat, Sulkarnain kecewa dengan putusan hakim dalam perkara penghilangan suara pemilu 2019. Sulkarnain mengatakan bakal melakukan upaya hukum lain untuk membuktikan dugaan penghilangan suara oleh anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK Koja dan Cilincing.

"Kalau saya ada upaya hukum, saya lakukan upaya hukum karena C1 kita itu valid dari TPS (tempat pemungutan suara)," kata Sulkarnain usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2019.

Sulkarnain tak terima dengan argumentasi hakim ihwal catatan hasil penghitungan suara alias formulir C1 yang dijadikan sebagai barang bukti pelapor. Menurut hakim, formulir C1 yang valid harus memiliki hologram. Hologram itulah yang menjadi indikator hakim bahwa formulir C1 benar-benar sah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, formulir C1 Sulkarnain tidak berhologram. Sulkarnain yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Jakarta Utara ini menyampaikan, dirinya memperoleh salinan formulir C1 dari saksi partai. "Memang (formulir) hologram itu hanya satu. Yang lain salinan," kata dia.

Pada Rabu, 24 Juli 2019, hakim memvonis 10 PPK Koja dan Cilincing tak bersalah. Pertimbangan hakim adalah PPK memegang formulir C1 berhologram yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sementara itu, banyak formulir C1 lain yang beredar namun dipertanyakan validitasnya.

Perkara pemilu ini bermula dari laporan Sulkarnain dan Caleg DPRD DKI nomor urut 5 Partai Gerindra M. Iqbal Maulana melaporkan dugaan kecurangan pemilu berupa penghilangan suara oleh PPK Koja dan Cilincing. Menurut Sulkarnain, suara yang seharusnya dia miliki justru berpindah ke caleg DPRD DKI nomor urut 2, Neneng Hasanah. Keduanya sama-sama mencalonkan diri dari daerah pemilihan (dapil) dua kota Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara A.






Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

18 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Naik tapi Tak Sebesar Usulan KPU

52 hari lalu

Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Naik tapi Tak Sebesar Usulan KPU

KPU berterima kasih ke pemerintah karena mengakomodasi usulan mereka soal kenaikan gaji badan ad hoc untuk Pemilu 2024.


PSI DKI Buka Seleksi Calon Legislatif Pilkada 2024, Dipastikan Tidak Ada Mahar

7 Juni 2022

PSI DKI Buka Seleksi Calon Legislatif Pilkada 2024, Dipastikan Tidak Ada Mahar

Proses seleksi caleg PSI DKI Jakarta dipastikan berjalan secara demokratis, bahkan anggota tim seleksinya juga bukan berasal dari pengurus.


Hary Tanoe Ajak Rakyat Daftar Jadi Bakal Caleg Perindo untuk Pemilu 2024

26 November 2021

Hary Tanoe Ajak Rakyat Daftar Jadi Bakal Caleg Perindo untuk Pemilu 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, yakin program tersebut dapat menghasilkan calon anggota legislatif yang berk


Partai Perindo Buka Konvensi Rakyat, Ajak Publik Tentukan Bakal Caleg

25 November 2021

Partai Perindo Buka Konvensi Rakyat, Ajak Publik Tentukan Bakal Caleg

Partai Perindo menyatakan Konvensi Rakyat bertujuan agar publik dapat berpartisipasi langsung dalam pemilihan wakilnya di legislatif.


Alasan PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif untuk Anak muda

29 Oktober 2021

Alasan PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif untuk Anak muda

Ahmad menjelaskan PKS ingin menjadikan anak-anak muda sebagai subyek kebijakan.


CPNS 2021 Buka Formasi Cumlaude, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

26 Juni 2021

CPNS 2021 Buka Formasi Cumlaude, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Mahasiswa dengan predikat cumlaude dapat menjadi pelamar CPNS 2021 melalui jalur khusus. Berikut persyaratannya.


Said Didu Pernah Buang 880 CV Calon Bos BUMN Milik Caleg Gagal hingga Timses

9 April 2021

Said Didu Pernah Buang 880 CV Calon Bos BUMN Milik Caleg Gagal hingga Timses

Said Didu menceritakan pengalamannya menyaring calon bos perusahaan pelat merah, salah satunya ketika menerima 980 CV calon bos BUMN.


KPU Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Mulai 15 Juni

13 Juni 2020

KPU Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Mulai 15 Juni

Semula, pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September. Namun, akibat pandemi Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.


Pilkada Depok 2020, Puluhan Orang Mendaftar Jadi Anggota PPK

22 Januari 2020

Pilkada Depok 2020, Puluhan Orang Mendaftar Jadi Anggota PPK

Sebanyak 43 warga Kota Depok telah mendaftarkan diri sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) menjelang Pilkada Depok 2020.