PPK Divonis Tak Bersalah, Pelapor akan Ambil Langkah Hukum Lain

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Empat anggota PPK Cilincing sujud syukur dan menangis saat divonis tak bersalah atas kasus penghilangan suara caleg DPRD DKI di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    Empat anggota PPK Cilincing sujud syukur dan menangis saat divonis tak bersalah atas kasus penghilangan suara caleg DPRD DKI di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat, Sulkarnain kecewa dengan putusan hakim dalam perkara penghilangan suara pemilu 2019. Sulkarnain mengatakan bakal melakukan upaya hukum lain untuk membuktikan dugaan penghilangan suara oleh anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK Koja dan Cilincing.

    "Kalau saya ada upaya hukum, saya lakukan upaya hukum karena C1 kita itu valid dari TPS (tempat pemungutan suara)," kata Sulkarnain usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2019.

    Sulkarnain tak terima dengan argumentasi hakim ihwal catatan hasil penghitungan suara alias formulir C1 yang dijadikan sebagai barang bukti pelapor. Menurut hakim, formulir C1 yang valid harus memiliki hologram. Hologram itulah yang menjadi indikator hakim bahwa formulir C1 benar-benar sah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Namun, formulir C1 Sulkarnain tidak berhologram. Sulkarnain yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Jakarta Utara ini menyampaikan, dirinya memperoleh salinan formulir C1 dari saksi partai. "Memang (formulir) hologram itu hanya satu. Yang lain salinan," kata dia.

    Pada Rabu, 24 Juli 2019, hakim memvonis 10 PPK Koja dan Cilincing tak bersalah. Pertimbangan hakim adalah PPK memegang formulir C1 berhologram yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sementara itu, banyak formulir C1 lain yang beredar namun dipertanyakan validitasnya.

    Perkara pemilu ini bermula dari laporan Sulkarnain dan Caleg DPRD DKI nomor urut 5 Partai Gerindra M. Iqbal Maulana melaporkan dugaan kecurangan pemilu berupa penghilangan suara oleh PPK Koja dan Cilincing. Menurut Sulkarnain, suara yang seharusnya dia miliki justru berpindah ke caleg DPRD DKI nomor urut 2, Neneng Hasanah. Keduanya sama-sama mencalonkan diri dari daerah pemilihan (dapil) dua kota Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara A.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.