TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan tengah menyiapkan sebuah kajian yang ditujukan untuk mengantisipasi penambahan jumlah penduduk dengan wilayah yang terbatas.
“Perkembangan penduduknya harus di antisipasi, bagaimana mengatasi pertumbuhan penduduk yang cepat,” kata Bima di Bandung, Senin, 19 Agustus 2019.
Bima mengatakan kajian tersebut tengah dilakukan Pemerintah Kota Bogor dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB). “Kota dibantu dengan kampus, dengan IPB,” kata dia.
Menurut Bima, kajian itu menyangkut sejumlah wacana yang berkembang di kalangan warga Bogor. Opsi pertama adalah perluasan wilayah Kota Bogor. “Beberapa wilayah yang bukan wilayah Bogor menjadi Kota Bogor. Penduduk bertambah, geografis tetap, jadi sesak. Bogor itu wilayah administratif kedua terkecil di Jawa Barat setelah Cimahi,” ujarnya.
Opsi kedua yang berkembang, kata Bima, berupa pembentukan provinsi baru bersama daerah seputaran Bogor lain. Ia mengatakan ide tersebut untuk memperkecil rentang kendali administrasi pemerintahan dengan memisahkan diri dari Jawa Barat. “Ada yang usul provinsi Pakuan Raya,” kata dia.
Sementara opsi ketiga adalah tidak usah membentuk provinsi baru. "Enggak usah pemekaran. Tapi cukup meningkatkan intensitas komunikasi, koordinasi. Seperti di Kuningan-Cirebon-Brebes, ada Kunci Bersama. Ini sekarang sedang di kaji. Dan kita ingin kajiannya serius,” kata Bima.
Dari tiga opsi itu, kata Bima, pihaknya mengharapkan akan menghasilkan satu rekomendasi. “Bisa jadi rekomendasinya nanti pemekaran, atau bisa saja ada provinsi baru, tergantung kajiannya. Kajian kewilayahan ini harus disandingkan dengan kajian hukum, secara hukumnya bagaimana,” kata dia.
Bima mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menyampaikan pandangan. Emil, sapaan Ridwan, lebih setuju pemekaran Kabupaten Bogor. “Menurut Pak Gubernur, enggak pas kalau provinsi baru. Enggak apa-apa. Kita terima itu masukan yang positif. Yang pasti wacana ini beredar di warga, di masyarakat, sudah lama,” ujarnya.
Menurut Bima Arya, nantinya kajian itu juga akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. sedangkan ia enggan menyampaikan sikapnya atas sejumlah opsi yang beredar. “Kita kaji secara internal dulu, baru disampaikan ke semua pihak. Yang pertama kita harus komunikasikan dengan provinsi, dengan Pak Gubernur dulu. Yang pasti sekarang kajiannya. Targetnya akhir tahun ini,” kata dia.
