Polusi Udara Jakarta, KPBB: Kementerian LHK Tidak Tegas

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menggunakan masker saat berkendara di Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Jakarta masuk dalam 4 kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia setelah Dubai, New Delhi, dan Santiago. Indeks kualitas udara Jakarta menyentuh angka 164, masuk dalam kategori tidak sehat (151-200). TEMPO/Muhammad Hidayat

    Warga menggunakan masker saat berkendara di Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Jakarta masuk dalam 4 kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia setelah Dubai, New Delhi, dan Santiago. Indeks kualitas udara Jakarta menyentuh angka 164, masuk dalam kategori tidak sehat (151-200). TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menganggap selama ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cenderung tidak tegas menindak industri yang mengeluarkan emisi melebihi ambang batas, yang ikut menyumbang polusi udara Jakarta.

    Menurut Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin, selama ini banyak Industri di Indonesia yang luaran gas emisinya melebihi dari batas yang ditentukan.

    "Kalau sampai saat ini kecenderungannya KLHK itu lebih berpihak ke pengusaha PLTU mereka yang memiliki kewenangan menindak seakan tutup mata ," kata Safrudin di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2019.

    Safrudin menuturkan kecenderungan itu dilihat dari penolakan secara tidak langsung KLHK kala KPBB meminta kemetrian itu memperketat standar baku mutu pabrik dan PLTU tahun lalu. Ia mengamini bahwa KLHK memang merevisi peraturan mengenai standar baku mutu, akan tetapi baru akan diterapkan untuk 2021 nanti.

    "Memang direvisi tapi tetap longgar. Kalau 2021 ya udah terlambat itu. Udah terlalu polutif," katanya.

    Safrudin pun menerangkan jika pabrik-pabrik itu mengikuti standar yang ditetapkan oleh KLHK, maka standar itu menurutnya masih terbilang amat longgar. Hal itu bila dibandingkan dengan standar emisi yang diterapkan bagi cerobong pabrik di negara-negara Asia lain.

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak di PT Mahkota Indonesia, Jakarta Timur, 8 Agustus 2019 terkait upaya memangkas polusi udara Jakarta. Perusahaan tersebut adalah pabrik yang memproduksi asam sulfat. Tempo/Imam Hamdi

    "Waktu kita minta perketat seperti negara-negara Asia, mereka masih belum mau," ujarnya.

    Safrudin pun menilai bahwa pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi industri-indsutri yang melanggar ketentuan emisi. Padahal ada sanksi yang diatur dalam undang-undang bagi industri yang melanggar ambang batas emisi.

    "Tidak berdaya ini kan kadang-kadang gara-gara diomong dan sebagainya. Dilobi dan sebagainya hampir semua cerobong yang melebihi baku mutu itu dibiarkan," ujar Safrudin, terkait polusi udara Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.