Dikritik Soal Pin Emas, Ernest PSI Anggap Tina Toon Tak Progresif

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Politikus PDI P Agustina Hermanto atau Tina Toon soal tak perlu mengambil gaji saat menjadi anggota dewan membuat miris Politikus PSI Rian Ernest. Dia menyayangkan pernyataan tersebut karena datang dari politikus muda yang dinilai seharusnya memiliki sifat progresif.

Menurut Ernest, jika pernyataan itu datang dari politikus senior, pihaknya dapat memalumi karena perbedaan zaman.

"Tapi kalau kami dapat komentar dari politisi muda, ini buat kami miris" ujar Ernest di Novotel, Jakarta Barat, Ahad, 25 Agustus 2019.

Ernest mengatakan, sebagai politikus Tina harusnya tak hanya progresif dan berani melawan korupsi saja, tapi juga tak ikut-ikutan menerima pin emas dan mengatakan sebaiknya PSI tak menerima gaji.

"Jadi menurut saya siapa pun politisi yang mendukung pin emas tak punya sensitifias kondisi masyatakat sekarang," ujar Ernest.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia secara tegas menyatakan tak akan menerima pin emas yang akan diberikan pada acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Senin besok, 26 Agustus 2019.

Sikap PSI itu pun mendapatkan tanggapan dari Tina Toon yang juga akan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Dia menyatakan bakal menerima pin emas tersebut dengan alasan hal itu akan membuatnya teringat akan tanggung jawabnya yang besar.

"Kalau pun saya dicanangkan pin emas itu, berarti beban tanggung jawab saya mesti lebih besar lagi," kata Tina usai menjalani gladi resik pelantikan di gedung DPRD DKI, Jumat, 23 Agustus 2019.

Kata Tina, jika memang pemberian pin itu dianggap mubazir karena menelan anggaran Rp 1,3 miliar, maka ke depan mesti dikaji ulang.

"Karena ini kan masalah simbolis ya, ini kan ibaratnya kami dilantik menjadi wakil rakyat, secara simbolis. Dikaji tuh apakah itu penting harus dari emas atau diganti dengan yang lain."

Meskipun menyatakan bahwa keputusan untuk mengambil atau tidak pin emas tersebut merupakan hak masing-masing legislator, Tina tampak memberi sindiran terhadap PSI.

Dia menyatakan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI sebaiknya juga tak mengambil gajinya selama menjabat.

"Kalau ada yang mau mengembalikan hak pin emas, sekalian saja jangan ngambil pin, jangan ngambil gaji. Kerja bakti silakan," ujarnya. "Tapi kalau saya mendapatkan hak saya, saya berkewajiban melaksanakan tugas saya lebih baik lagi."