TEMPO.CO, Bekasi -Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, bahwa Ibu Kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur tak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian di wilayahnya.
Kota Bekasi sekarang telah terintegrasi ihwal perekonomian dengan DKI Jakarta.
"Tidak ada perusahaan pindah ke Kalimantan. Saya kira itu (jika ada perpindahan) butuh waktu 20-50 tahun kedepan," kata Rahmat Effendi di Plasa Pemerintah Kota Bekasi, Selasa, 27 Agustus 2019.
Menurut Rahmat, hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Adapun pusat perekonomian tetap berada di Jakarta. Ia menganalogikan perpindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
"Pusat pemerintahan pindah ke Putrajaya, ekonominya tetap di Kuala Lumpur, duitnya tetep bergerak di situ," kata dia.
Oleh sebab itu, kata dia, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dalam persoalan pusat pemerintahan ke Kalimantan. Jakarta, kata dia, sudah memiliki identitas sendiri sebagai pusat ekonomi di Indonesia.
"Perbedaannya nanti di Bekasi pengen ke Depdagri harus ke sana, sama seperti orang Kalimantan mau ke Jakarta," kata Rahmat.
Rahmat menambahkan, penetapan calon ibu kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur telah melalui kajian oleh pemerintah, tentunya lokasinya dianggap lebih representatif untuk pembangunan ke depan.
"Karena Indonesia bukan hanya Jawa. Indonesia adalah seluruh NKRI," kata Rahmat soal Ibu Kota pindah.
