Tata Tertib Dewan Rampung, DPRD DKI Serahkan ke Kemendagri

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Sebanyak 106 orang anggota terpilih dari 10 partai politik dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.TEMPO/Muhammad Hidayat

    Suasana acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Sebanyak 106 orang anggota terpilih dari 10 partai politik dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta telah merampungkan berkas tata tertib pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Selanjutnya, AKD akan diserahkan kepada Kemendagri. "Tatib sudah tuntas pembahasan dan akan diserahkan ke Kemendagri," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif di kantornya, Kamis, 12 September 2019.

    Syarif mengatakan untuk tata tertib kali ini hanya mengalami sedikit perubahan dari tatib periode sebelumnya, dengan adanya beberapa penambahan dalam pasal ketentuan umum.

    Menurut Syarif, pembahasan tatib yang memakan beberapa hari itu cukup alot dengan perdebatan antara fraksi. Namun, ujar dia, semua aspirasi dan tanggapan dewan telah diakomodir dalam tatib yang telah disepakti tersebut.

    Setelah diterima Kemendagri, Syarif menambahkan, tatib akan dievaluasi. "Hasilnya nanti dari evaluasi Kemendagri," ujarnya.

    Dengan selesainya pembahasan tatib tersebut, DPRD DKI bisa menggelar rapat paripurna untuk menentukan AKD periode 2019-2024.

    Syarif mengatakan, dewan menargetkan dalam bulan ini bisa menggelar rapat paripurna untuk menetapkan AKD, sekaligus pimpinan definitif. "Kita agendakan tanggal 26 September paripurna," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe