MAKI Minta KPK Limpahkan Kasus Century ke Polisi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan surat laporan seusai menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 September 2017. MAKI melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena mengirim surat kepada KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan surat laporan seusai menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 September 2017. MAKI melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena mengirim surat kepada KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan pengusutan kasus korupsi Bank Century kepada kepolisian atau kejaksaan. Permintaan itu sebagai buntut tak kunjung ditetapkannya tersangka baru dalam kasus Century tersebut, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta KPK mengusut kembali pada April 2018.

    "Limpahkan saja kalau KPK sudah merasa tak sanggup menangani kasus ini ke kepolisian dan ke kejaksaan," ujar Deputi MAKI Komaryono usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 17 September 2019.

    Komaryono menjelaskan institusinya juga khawatir dengan Revisi UU KPK saat ini yang akan membuat kasus tersebut mendapat SP3 atau penghentian penyidikan. Padahal, menurut dia masih banyak potensi tersangka dalam kasus ini.

    "Kami khawatir kasusnya kadaluwarsa, apalagi dengan Revisi UU KPK baru ada SP3 untuk penyidikan kasus maksimal 2 tahun, artinya ini kasus 6 bulan lagi sudah harus SP3," ujar Komaryono.

    Sebelumnya, MAKI kembali mengajukan gugatan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan itu untuk mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus korupsi Bank Century.

    Pada 9 April 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK segera melakukan proses hukum dan penetapan tersangka tindak pidana korupsi Bank Century, yakni Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan.

    Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya menyebutkan menolak eksepsi termohon (KPK) untuk seluruhnya. "Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian," kata koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman, mengutip putusan hakim tunggal perkara itu.

    Hakim memutuskan kasus Century ini dilanjutkan dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.