Riau Belum Butuh Bantuan DKI, Anies: Diarahkan Ke Kalimantan

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim Satuan Tugas Terpadu penanggulangan kabut asap akibat Kebakaran hutan dan lahan ke Sumatera dan Kalimantan, Selasa 17 September 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim Satuan Tugas Terpadu penanggulangan kabut asap akibat Kebakaran hutan dan lahan ke Sumatera dan Kalimantan, Selasa 17 September 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan 65 personel satuan tugas terpadu kebakaran hutan dan lahan dari DKI, batal dikirim untuk memadamkan kebakaran di Provinsi Riau.

    Satgas Terpadu Karhutla DKI itu awalnya akan diberangkatkan ke Riau melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan membantu pemadaman karhutla di sana selama 10 hari.

    Namun, belakangan diarahkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan, yakni di Pulau Kalimantan. "Informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah, karena di sana kondisinya sedang berat," kata Anies di Bella Tera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 18 September 2019.

    Wakil Komandan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau, Edwar Sanger, sebelumnya menyatakan belum membutuhkan personel bantuan yang dikirim Anies. “Tolong disampaikan secara halus, kita bukan menolak, tapi Riau memang belum membutuhkan bantuan pemadam kebakaran dari Jakarta,” kata Edwar di Pekanbaru, Riau, Selasa, 17 September 2019.

    Terkait pernyataan Pemprov Riau yang belum membutuhkan bantuan DKI, Anies mengatakan bahwa bantuan memang tidak ditujukan ke pemerintah daerah. DKI mengirimkan bantuan tim pemadam ke BNPB. Selanjutnya BNPB mendistribusikan ke daerah-daerah yang sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan.

    Dengan demikian, kata Anies, yang mengarahkan tim bantuan DKI bukan dari Pemprov Riau, melainkan Kemendagri dan BNPB. Menurut Anies, daerah yang memang berharap bantuan tim pemadam adalah Jambi. "Jambi meminta kami siapkan. Kami siap mengikuti arahan dari Kemendagri dan BNPB."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.