TEMPO.CO, Tangerang - Sebanyak dua pleton atau sekitar 30-40 personel polisi disiagakan di setiap desa yang dianggap rawan bentrokan dalam Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang. Adapun desa rawan ditetapkan untuk mereka yang memiliki lebih dari lima calon.
"Belasan desa yang dianggap rawan itu ada di wilayah utara Tangerang," kata Pelaksana tugas Kapolres Kota Tangerang Ajun Komisaris Besar Komarudin, Senin 21 Oktober 2019.
Dia menjelaskan, kerawanan dilihat dari polarisasi pendukung setiap bakal calon kepala desa di setiap desa. Jika jumlah calon ada lima, masyarakat terpecah menjadi lima kelompok. Sementara kalau hanya ada dua calon, kelompok terpecah menjadi dua dan sama kuat.
Kerawanan, kata Komarudin, sudah mulai terasa sejak penetapan bakal calon menjadi calon dalam dua pekan terakhir ini. Gelombang aksi protes terjadi dari massa pendukung bakal calon kepala esa yang tidak lolos uji kompetensi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
"Saat ini kami masih terus melakukan antisipasi keberatan para balon yang gugur," kata Komarudin.
Baca Juga:
Kondisi kerawanan ini, Komarudin memperkirakan akan terus berubah dan berjalan dinamis sampai ke tahap kampanye dan pencoblosan pada 1 Desember mendatang. Pilkades akan digelar serentak di 153 desa di Kabupaten Tangerang, dikuti oleh 596 calon kepala desa.
Dari jumlah itu, sebanyak 92 desa masuk wilayah hukum Polres Kota Tangerang yang menginduk ke Polda Banten. Sisanya, 61 desa masuk wilayah hukum Polres Metro Tangerang, Polda Metro Jaya.
Asisten Daerah I Kabupaten Tangerang, Heri Heryanto, mengatakan titik rawan pilkades berada di desa-desa di wilayah Utara Kabupaten Tangerang seperti Pakuaji, Teluknaga, Kronjo, Kresek dan Kosambi. Titik rawan lainnya, kata Heri, adalah wilayah industri seperti Cikupa, Curug dan Pasar Kemis.
"Persaingan dan kompetisi di wilayah-wilayah ini lebih ketat dan panas," kata Heri. Bahkan, dia menambahkan, para calon kepala desa jor-joran mengeluarkan dana miliaran hingga puluhan miliar rupiah. "Biaya yang mereka keluarkan sudah mengalahkan biaya calon di Pilkada," katanya.
Kerawanan, kata Heri, ditunjang faktor karakter dan militansi para pendukung setiap calon kepala desa. Untuk itu, kata Heri, Pemerintah Kabupaten Tangerang menggandeng TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan kondusivitas pilkades serentak ini.
