Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Audit Total Gedung DPRD yang Ambrol

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung DPRD Bogor. dprd.kotabogor.go.id

    Gedung DPRD Bogor. dprd.kotabogor.go.id

    TEMPO.CO, Bogor -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan audit kelayakan gedung mendesak dilakukan pasca ambrolnya atap dan dibding Gedung Paripurna DPRD Kota Bogor, Ahad, 27 Oktober 2019.

    Hal itu untuk memastikan bangunan layak digunakan, mengingat aktivitas para anggota dewan, pegawai di kesekretaritan dewan, d,inas, Ormas dan masyarakat harus dijamin keselamatannya.

    Atang mengatakan hasil pantauan langsung dirinya di lokasi, melihat dinding yang berada di lantai lima yang jebol terlihat lemah konstruksinya. Dia menyebut tidak melihat adanya besi beton yang menjadi rangka dinding maupun penyambung dengan lantai.

    "Temuan lain juga kami lihat konstruksi plafon tidak menggunakan besi hollow dan hanya ditarik dengan kawat," demikian Atang di Bogor, Ahad 27 Oktober 2019.

    Untuk gedung besar dengan ketinggian lima lantai serta dengan kondisi cuaca Kota Bogor yang curah hujan dan angin tinggi, Atang melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah pekerjaan yang gegabah dan meminta agar segera diadakan audit secara total. "Harus ada pemeriksaan oleh pihak yang berwenang," tegas Atang.

    Audit pertama menurut Atang kelayakan gedung. Dia ingin memastikan bahwa konstruksi bangunan yang ada benar-benar aman. Kedua, audit seluruh proses pembangunan gedung DPRD.

    Atang mengatakan harus ditelusuri kemungkinan penyimpangan. Baik ketidaksesuaian dengan standar kualitas maupun kemungkinan jika terjadi penyelewengan.

    Dia menyebut pembangunan gedung DPRD Kota Bogor itu menggunakan dana negara yang besar dan usia bangunan juga masih baru. "Jadi harus ada audit secara total," ujarnya lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?