TEMPO.CO, Jakarta -Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi peringatan terkait transparansi Pemerintah Provinsi DKI terkhusus Gubernur DKI Anies Baswedan.
"PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri Pak Tito Karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada gubernur Anies Baswedan," kata Wakil Ketua DPW PSI Ernest di Fraksi PSI DPRD DKI, Senin, 28 Oktober 2019.
Sejak legislator Kebon Sirih dilantik dua bulan lalu, Pemrov DKI hingga sekarang belum mengunggah Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Bahkan, PSI juga pernah bersurat secara formal sejak awal Agustus lalu, untuk meminta rincian anggaran tersebut. "Sampai hari ini tidak disediakan juga."
PSI semakin menyesalkan ketidaktransparanan pemerintah dalam membuka Anggara karena tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal satu bulan lagi. Padahal, idealnya pembahasan anggaran membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan.
"Ini semua menunjukan bahwa sampai saat ini gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan," ujarnya.
Selain itu, PSI juga melihat adanya keanehan anggaran yang sedang dibahas saat ini. Keanehan tersebut terlihat dari pernyataan Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang menyatakan Anies tidak tahu secara detail dan mamantau isi anggaran.
Keanehan lainnya, kata dia, dari laporan media massa adanya revisi di plafon anggaran yang akan dibahas. "Di situ juga kita tahu bahwa ada nilai anggaran yang turun sebesar Rp 7 triliun," ujarnya.
"Ditambah lagi ada hal yang menurut kami cukup mengagetkan di saat kita tahu ada anggaran Rp 1 miliar untuk satu orang influencer, untuk promosi program-program DKI Jakarta," demikian Ernest soal transparansi DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan.
