TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menilai seluruh masyarakat tertipu oleh perseteruan sengit antara Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu. Ketua BEM UI Manik Marganamahendra menyebut, baik cebong (sebutan untuk pendukung Jokowi-Ma'ruf) maupun kampret (sebutan untuk pendukung Prabowo - Sandiaga) tertipu setelah Prabowo justru bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
"Berbulan-bulan kemarin kita semua saling memusuhi hanya karena cebong dan kampret tapi hari ini kita semua ditipu bahwa sebenarnya tidak pernah antara kepentingan di antara 01 02 selain kepentingan mereka sendiri," kata Manik saat berorasi dalam aksi di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.
Manik kemudian mempertanyakan nasib kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah, lanjut dia, justru tak melibatkan warga misalnya dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya telah menyepakati RKUHP. RUU KUHP selanjutnya harus disahkan dalam rapat paripurna DPR. Akan tetapi, mahasiswa bergerak ke jalanan menuntut agar dewan tidak mengesahkan RUU KUHP.
Tuntutan inilah yang disampaikan mahasiswa dalam aksi #ReformasiDikorupsi di depan Gedung DPR pada 23-24 dan 30 September. Dalam aksi itu mahasiswa juga menolak pengesahan revisi UU KPK.
Aksi mahasiswa berlanjut dengan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK (Perpu KPK) guna membatalkan revisi UU KPK. Aksi digelar 17 Oktober dan 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
"Bapak ibu sekalian rekan-rekan, hari ini kita menuntut agar reformasi tidak dikorupsi," ujar Manik.
Prabowo Subianto yang menjadi rival Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 memutuskan masuk pemerintahan. Jokowi memberikan Ketua Umum Partai Gerindra itu posisi sebagai Menteri Pertahanan.
