TEMPO.CO, Jakarta -Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana menganggap kritik dari anggota Fraksi Gerindra Inggard Johnson kepadanya sebagai nasihat.
"Saya menerima nasihat beliau dan kritikan beliau karena beliau senior saya. Saya terima saja kritikan beliau," kata William PSI di DPRD DKI, Kamis, 31 Oktober 2019.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mendapat teguran dari Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua karena langsung mengungkap anggaran janggal di APBD DKI 2020, tanpa pembahasan bersama legislator lain dan eksekutif.
"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi," kata anggota Fraksi Gerindra DKI itu dalam rapat Komisi A bersama SKPD di DPRD, Kamis 31 Oktober 2019.
William mengatakan tindakan yang dilakukan tidak melanggar hukum. Sebab, sejak awal dirinya telah meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk mengunggah rancangan plafon anggaran tahun depan ke situs apbd.jakarta.go.id, tapi tidak direspon.
Bahkan, partainya telah secara resmi mengirim surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI agar dokumen perencanaan anggaran tersebut diunggah ke publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi. "Saya mendorong eksekutif mengupload dokumen APBD 2020 ke website."
William bingung dengan pihak yang mempermasalahkan sikapnya. Sebab, pada kepemimpinan gubernur sebelumnya dokumen KUA-PPAS, langsung diunggah sebelum ada pembahasan dengan dewan.
"Gak ada salahnya dan gubernur sebelumnya juga gitu. Pada saat tahap pembahasan sudah ada di website," ujarnya. "Kami kebingungan, apa yang kami mau sebenarnya sudah pernah dilakukan (untuk transparansi anggaran)."
Inggard menilai William seharusnya tak boleh berkoar-koar kepada masyarakat sebelum anggaran tersebut dibahas oleh DPR bersama pemerintah. "Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran," ujarnya.
Inggard berharap setiap dewan bisa menyampaikan aspirasi mereka di dalam forum yang disediakan dan terbuka untuk publik. Sebab, pembahasan rencana plafon anggaran 2020 sudah dijadwalkan antara legislatif dan eksekutif.
"Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar. Khususnya pada saudara William. William ini kan baru," ujarnya.
Ia tidak melarang William untuk berbicara kepada media soal dugaan adanya kejanggalan dalam rencana plafon anggaran APBD DKI 2020 itu. Menurut Inggard, William mesti menjaga etika dalam proses pembahasan draf KUA-PPAS yang baru disampaikan eksekutif kepada legislatif.
"Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kami bahas nanti. Artinya jangan sampai ada prasangka buruk. Anda kan baru di sini apalagi masih muda," ujar Inggard kepada anggota Fraksi PSI DKI tersebut.
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
