Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Ballpoint APBD DKI Rp 123 miliar, Sekolah Buka Suara

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Gubernur Anies Baswedan bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta usai penandatanganan Mou Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ
Gubernur Anies Baswedan bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta usai penandatanganan Mou Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pembelian ballpoint dalam rancangan APBD DKI 2020 sebesar Rp 123 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menjadi sorotan. Sejumlah sekolah yang Tempo datangi mengaku tak mengerti kenapa anggaran pengadaan alat tulis bisa sebesar itu.

Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Jakarta misalnya. SMA di kawasan Kebon Pala, Makasar, tersebut mengajukan anggaran pembelian pulpen Rp 16,3 juta pada rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) 2020.

Kepala Sekolah Dwi Priyo Eko Santoso merinci anggaran tersebut dibagi dua untuk pembelian pulpen ball liner Rp 10,49 juta dam pulpen Rp 5,82 juga. Adapun pulpen ball liner tersebut diajukan sebanyak lima lusin dikali 12 dan empat pack pulpen dikali 12 bulan. "Pulpen tersebut untuk 60 guru yang mengajar di sekolah kami," kata Eko saat ditemui di kantornya, Kamis, 1 November 2019.

Seorang staf tata usaha SMAN 9 yang namanya tidak mau disebutkan, mengatakan pembelian pulpen masuk dalam anggaran alat tulis kantor. Pembelian ATK tersebut biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali atau triwulan.

Dalam setahun untuk pembelian seluruh ATK seperti pulpen, spidol, pensil, penghapus, tinta, kertas dan lainnya bisa mencapai Rp 150 juta. Menurut staf tata usaha ini, sekolah paling banyak membeli pulpen dalam satu triwulan mencapai Rp 1 juta.

"Itu sudah maksimal banget Rp 1 juta."

Staf itu juga kaget mendengar anggaran pulpen yang sempat diajukan hingga ratusan milliar. Menurut dia, anggaran pulpen hingga Rp 1 milliar tersebut pun sudah terlalu besar.

"Sekolah kami ada enam jenis pulpen. Paling mahal ball liner satunya bisa Rp 20 ribu."

Sekolah Dasar Negeri Kebon Pala 13 mengajukan anggaran Rp 4,178 juta untuk pembelian pulpen tahun depan. Pulpen tersebut, kata dia, bakal dimanfaatkan untuk 12 guru yang mengajar di SDN Kebon Pala 13.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun untuk satu triwulan, SDN Kebon Pala 13 mengajukan pembelian ATK Rp 11,6 juta. "Pengajuannya sudah sejak Januari kemarin. Ada tiga jenis pulpen yang kami beli ball liner, drawing pen dan pilot."

Sedangkan, SDN Kebon Pala 14 mengajukan 8,9 juta untuk pembelian ATK pada triwulan terakhir ini. Kepala SDN Kebon Pala 14 Lulut Suparmi mengatakan belum bisa memberi tahu anggaran yang diajukan untuk pembelian pulpen tahun depan.

Namun, Lulut memperkirakan anggaran pembelian pulpen SDN Kebon Pala 14 tidak jauh berbeda dengan SDN Kebon Pala 13 karena mempunyai jumlah guru dan siswa yang hampir sama banyaknya.

"Saya tidak bisa melihat RKAS. Karena staf yang bisa buka datanya sedang ada di Sudin (Pendidikan Jaktim)."

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Ade Narun mengatakan tidak mengetahui adanya pengajuan anggaran Rp 123 miliar untuk pembelian pulpen dari lembaganya. Sebab, Ade baru satu bulan menjabat sebagai kepala di Sudin Pendidikan Jaktim. "Saya tidak tahu kalau ada anggaran itu. Setahu saya tidak ada," ujarnya.

Ade mengatakan anggaran pembelian ATK untuk sekitar 300 lebih sekolah negeri di Jaktim telah direvisi. Revisi, kata dia, telah mengerucut sekitar Rp 18 miliar untuk pembelian seluruh ATK termasuk pulpen. "Tapi detailnya saya tidak hafal. Kalau mau datanya di kantor. Sekarang saya lagi ada rapat di sekolah," kata Ade saat dihubungi.

Anggaran Rp 123 miliar untuk pembelian ballpoint dalam APBD DKI 2020 diungkap oleh Anggota DPRD dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana. William juga menyoroti berbagai anggaran janggal lainnya dalam APBD DKI Jakarta seperti anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar yang akhirnya dihapus.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

5 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Kaesang Berharap PSI Dapat Satu Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi membuka pendaftaran bakal calon kepada daerah untuk Pilkada 2024 pada 26 April hingga 1 Agustus 2024. Acara berlangsung dalam penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat 26 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Kaesang Berharap PSI Dapat Satu Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Tak sedikit kader PSI yang minta dua jatah kursi. "Satu-satu dulu, lobby-nya susah," ujar Kaesang menimpali.


PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

11 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi membuka pendaftaran bakal calon kepada daerah untuk Pilkada 2024 pada 26 April hingga 1 Agustus 2024. Acara berlangsung dalam penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat 26 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

Kaesang berharap putra-putri terbaik bangsa mau ikut membangun negeri dengan mendaftarkan diri menjadi kepala daerah lewat PSI.


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

4 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

9 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

Mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak akan menangani sengketa Pileg untuk PSI.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

9 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

16 hari lalu

Koordinator GSMKS, simpatisan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo, Edi Tri Wiyanto, memberikan penjelasan tentang adanya indikasi penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, bahkan mengarah kepada praktik politik uang (money politics) mewarnai Pemilu 2024, di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

Simpatisan PSI Solo menuding ada penyelewengan hingga kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak di internal PSI selama pemilu 2024.