Penataan Kampung Kumuh Terancam Tak Jalan Tanpa Konsultan

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga beraktifitas di kampung warna-warni Cipinang, Jakarta, 1 Desember 2017.Warga mewarnai rumah mereka dengan cat warna-warni untuk meghilangkan kesan kumuh terhadap warga bantaran kali dan kampung ini bebas asap rokok. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Warga beraktifitas di kampung warna-warni Cipinang, Jakarta, 1 Desember 2017.Warga mewarnai rumah mereka dengan cat warna-warni untuk meghilangkan kesan kumuh terhadap warga bantaran kali dan kampung ini bebas asap rokok. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Rommel Pasaribu, menyebut konsultan diperlukan dalam penataan kampung kumuh. Jika tidak, menurut dia, penataan tak akan berjalan.

    Sebab, Rommel melanjutkan, konsultan bertugas membuat Detail Engineering Design (DED) kampung yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hasil DED itulah yang bakal menjadi acuan realisasi penataan RW kumuh tahun depan. Menurut dia, Dinas Perumahan memprogramkan penataan 220 RW pada 2020.

    "Jadi kalau seandainya gambar dan RAB-nya tidak ada, ya fisiknya tidak jalan jadinya," kata Rommel saat dihubungi, Jumat, 8 November 2019.

    Rommel menambahkan sumber daya Dinas Perumahan tak mencukupi menanggung kerja konsultan. Karena itulah, diperlukan bantuan tenaga dari pihak luar seperti konsultan dan tenaga ahli lainnya.

    "Kekuatan Pemprov tidak sebanyak itu karena di lapangan banyak sekali pekerjannya," ucap dia.

    Anggaran penataan kampung kumuh masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020. Anggaran konsultan masuk kegiatan Community Action Plan (CAP) yang dipermasalahkan oleh DPRD DKI.

    DPRD DKI menilai anggaran sebesar Rp 556 juta per rukun warga (RW) tak wajar. Mereka menilai anggaran tersebut terlalu besar dan sempat mengancam akan mencoret anggaran tersebut jika Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tak merevisinya.

    Sementara Rommel berujar anggaran konsultan itu berlaku untuk setiap kelurahan. Apabila dalam satu kelurahan terdapat banyak RW, maka pemerintah DKI Jakarta hanya menambah biaya tenaga ahli seperti surveyor dan fasilitator.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.