APBD DKI 2019 Terancam Defisit, Target Pajak Digenjot

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai penandatanganan Mou Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai penandatanganan Mou Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot pendapatan dari sektor pajak untuk menghindari pembengkakan defisit lebih besar pada APBD DKI 2019.

    Meski berdasar data yang dihimpun per 11 November 2019 realisasi pendapatan dari pajak sebesar Rp33,5 triliun dari target Rp44,5 triliun, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah optimistis bisa mengejar target itu.

    "Pendapatan pajak kami trennya naik terus, lagi kami kejar terus. Ini kan masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Historinya dibanding beberapa tahun, Desember itu selalu bagus pendapatannya," kata Saefullah di Jakarta, Jumat.

    Saefullah mengatakan bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2019 diprediksi mengalami defisit karena ada kekurangan pendapatan dari sisa dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar Rp6,39 triliun yang belum disetorkan ke kas Pemprov DKI Jakarta.

    Dana bagi hasil itu salah satunya diberikan berdasarkan pajak yang diterima pemerintah pusat dari objek pajak di daerah. Karena itu, pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah.

    Sampai saat ini, berdasarkan laman apbd.jakarta.go.id, dana bagi hasil pajak/bukan pajak yang masuk ke pendapatan Pemprov DKI Jakarta sudah berjumlah Rp18.152.760.539.015.

    "Yang paling menonjol itu dana bagi hasil kami yang kurangnya sangat jauh. Triwulan keempatnya tidak dibayarkan, mungkin di-pending untuk nanti tahun 2020. Yang 10 persen di triwulan ketiga juga belum disampaikan," kata Saefullah.

    Dengan adanya prediksi APBD 2019 defisit, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengambil kebijakan menahan realisasi sejumlah program, termasuk pembebasan tanah untuk normalisasi sungai dan waduk yang dianggarkan sebesar Rp850 miliar (menjadi lebih dari Rp1 triliun dalam APBD-P 2019) dan baru terserap Rp350 miliar.

    Pemprov DKI Jakarta akhirnya memprioritaskan program lain yang sudah berkontrak dengan pihak ketiga. Namun demikian, Saefullah tidak menjelaskan program lain yang dibatalkan karena prediksi anggaran defisit. 

    "Itu kan perda, dalam mengeksekusinya dicicil sesuai dengan kemampuan keuangan. Kan kami ada prioritas, yang sudah kontrak mesti dibayarkan," katanya. "Jangan semua, kami pilih-pilih mana yang paling prioritas supaya cash flow kami terjaga dengan baik."

    Menurut Saefullah, kondisi APBD DKI terancam defisit juga pernah terjadi juga pada tahun sebelumnya. Namun, dia tidak merinci defisit anggaran tahun-tahun sebelumnya. "Oh lebih gawat (tahun-tahun sebelumnya), karena dulu anggaran kami banyak kopong," ujar Saefullah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?