Pemprov DKI Jakarta Larang ASN Ikut Reuni 212

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengurus sebuah masjid di Jakarta Barat menunjukkan isi Tabloid Indonesia Barokah, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Tabloid Indonesia Barokah pertama kali muncul pada medio Desember 2018 dengan edisi pertama yang berjudul: Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Pengurus sebuah masjid di Jakarta Barat menunjukkan isi Tabloid Indonesia Barokah, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Tabloid Indonesia Barokah pertama kali muncul pada medio Desember 2018 dengan edisi pertama yang berjudul: Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta melarang aparatur sipil negara untuk ikut serta acara Maulid Nabi dan reuni 212 pada Senin, 2 Desember 2019. BKD mengancam akan memberikan sanksi bagi yang membolos karena mengikuti reuni 212 besok.

    "ASN kan prinsipnya netralitas, ya artinya sesuai Undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014, PP 11 tahun 2017 kaitan dengan aktifitas massa ya apalagi hari kerja artinya ya tidak di perbolehkan," kata Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019.

    Menurut Chaidiri, ASN sudah mengerti larangan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu mengeluarkan edaran khusus untuk melarang ASN mengikuti reuni 212.

    "Sudah mengerti lah ASN itu kewajibannya," ucapnya. "Tidak, cukup imbauan, mereka sudah mengerti kok hak dan kewajiban sebagai ASN itu. Sudah paham."

    Jika ada ASN yang melanggar ketentuan, kata dia, maka mereka harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi hukuman terhadap pelanggaran yang dibuat ASN tertuang di PP53 tahun 2010 tentang hukuman disiplin. "Sanksinya sesuai aturan itu," ujarnya.

    PA 212 berencana menggelar Maulid Nabi dan reuni akbar yang akan digelar di kawasan Monas pada Senin mendatang 2 Desember 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.