TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikran Kurniawan, menuturkan usulan anggaran Rp 2 triliun mulanya diperuntukkan mendukung penyediaan dan kepemilikan rumah DP Nol rupiah bagi warga DKI.
Dzikran berujar anggaran tersebut masuk dalam dana perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI yang kemudian disalurkan ke perbankan untuk membiayai penyediaan dan kepemilikan hunian terjangkau.
"Kalau kita lihat di pergub itu bahwa dana keuangan digunakan baik untuk pembangunannya maupun pembiayaan KPR-nya sheingga arahnya nanti ke depan bisa berjalan putar sendiri itu uang," kata Dzikran saat dihubungi Tempo, Sabtu, 30 November 2019.
Peruntukkan dana keuangan untuk dua hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana perumahan. Menurut Dzikran, dinas bakal menyalurkan uang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun rumah DP nol rupiah. Penyaluran ini dilakukan melalui perbankan.
BUMD nantinya mengajukan kredit konstruksi ke bank sehingga pembangunan rumah DP nol rupiah tak hanya menggunakan dana penyertaan modal daerah (PMD).
Dia melanjutkan, Dinas Perumahan tak bisa langsung menyalurkan dana pinjaman ke BUMD atau badan usaha terkait lantaran bukan tugas dinas. Dinas Perumahan, tutur dia, bukan lembaga perbankan yang bisa meminjamkan uang ke badan usaha.
"Mereka dengan modal yang ada ditambah dengan dukungan dana dari kami jadi pembangunan proyek (rumah DP Nol) bisa lebih banyak. Kalau misalnya modal sendiri bangunnya bisa satu, kalau dengan dana perumahan ini digabung nanti bisa menjadi tiga lokasi misalnya," demikian Dzikran.
