Kembali ke Persidangan, Kivlan Zen Curigai Dendam Wiranto

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 18 Desember 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kepemilikan senjata api ilegal dalam kerusuhan 22 Mei lalu, Kivlan Zen, menuding dendam eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto melatari perkara yang harus dijalaninya saat ini. Kivlan mengaku telah membuka peran Wiranto dalam pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa 1998.

"Dia mungkin dendam karena saya buka peran dia saat menjadi Panglima PAM Swakarsa," kata Kivlan saat menunggu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 18 Desember 2019.

PAM Swakarsa merupakan kelompok yang membantu TNI guna menyukseskan Sidang Istimewa MPR pada November 1998. Kivlan menggugat Wiranto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuntut penggantian dana pribadi sebesar Rp 8 miliar sehubungan dengan pembentukan pasukan milisi itu.

Karena dendam ini, Kivlan mencurigai Wiranto merekayasa seluruh informasi soal pembelian senjata api ilegal yang menyeret Kivlan. Menurut dia, Wiranto--kini Ketua Dewan Pertimbangan Presiden--telah bekerja sama dengan polisi. Rekayasa yang dimaksud Kivlan adalah konferensi pers polisi di kantor Kemenkopolhukam pada Juni 2019. "Pokoknya saya tidak bersalah. Semua rekayasa polisi dan Wiranto," ucap mantan Kepala Staf Kostrad itu.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Kivlan Zen atas kepemilikan senjata api ilegal. Dia didakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 atau juncto 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persidangan Kivlan Zen sempat terhenti lebih dari satu bulan lantaran menunggunya selesai berobat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Selama pengobatan itu, majelis hakim memutuskan Kivlan dibantarkan. Kini status pembantaran dicabut dan Kivlan menjadi tahanan rumah.






Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

53 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

55 hari lalu

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji


Tergiur Tawaran Jadi Nasabah BCA Prioritas, Korban Penipuan Rekening Rugi Rp 181 Juta

19 Juli 2022

Tergiur Tawaran Jadi Nasabah BCA Prioritas, Korban Penipuan Rekening Rugi Rp 181 Juta

Modus penipuan yang digunakan pelaku adalah menawarkan iklan upgrade menjadi nasabah prioritas di bank BCA dengan rayuan promosi.


Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

6 Juli 2022

Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) merilis laporan perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di papua, selain jaringannya kuat juga berlapis-lapis.


Deretan Kasus Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua sejak 2010 sampai Sekarang

3 Juli 2022

Deretan Kasus Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua sejak 2010 sampai Sekarang

AIDP merilis laporan mengenai perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di Papua. Ini deretan kasusnya sejak 2010 sampai sekarang.


AIPD Ungkap Penjualan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Papua, Hukum Kepemilikan Senpi Saat ini

3 Juli 2022

AIPD Ungkap Penjualan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Papua, Hukum Kepemilikan Senpi Saat ini

Laporan AIDP telah mencatat kasus penjualan senjata api dan amunisi ilegal di Papua 10 tahun terakhir. Begini hukum kepemilikan senpi di Indonesia.


Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022


Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

9 April 2022

Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

Pengamat menilai pemerintah seharusnya menjelaskan kepada para mahasiswa sebelum membuat keputusan yang tak pro rakyat.