Serapan Anggaran DKI, PDIP: Hari Gini Jauh dari Harapan

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS DKI APBD 2020, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS DKI APBD 2020, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai capaian serapan anggaran Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan beberapa hari menjelang tutup tahun masih rendah dan jauh dari harapan. Penilaian itu berbeda dari optimisme Anies dan jajarannya bisa mencapai tingkat serapan 83 persen dari saat ini, Kamis 26 Desember 2019, yang sudah 79,54 persen.  

    "Hari gini jelang akhir tahun, masih jauh dari harapan," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis 26 Desember 2019.

    Gembong mengkritik capaian yang belum berhasil menyentuh 80 persen. Dia menyatakan masih rendahnya serapan anggaran DKI itu lantaran perencanaan yang tidak matang sejak awal. "Kalau perencanaan matang maka serapan akan tinggi sesuai dengan target yang dipasang," katanya, Kamis.

    Gembong menilai masih rendahnya serapan tersebut lantaran terkendala dalam pembebasan lahan sejumlah proyek atau program. Dia menunjuk Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Kehutanan sebagai pemilik proyek-proyek tersebut. Berdasarkan http://publik.bapedadki.net, serapan anggaran di Dinas SDA memang masih 54,6 persen per hari ini. 

    Sebelumnya, Sekda Saefullah optimistis serapan anggaran di pengujung tahun mencapai 83 persen dari total nilai APBD Perubahan 2019 Rp 86 triliun. Saefullah menghitung angka 83 persen tersebut dari target sisa pembayaran yang belum terealisasi, seperti kantor kelurahan, puskemas, hingga gedung sekolah.

    "Rencana tereksekusi di 83,42 persen, ini lebih baik dari serapan tahun sebelumnya" ujarnya saat ditemui di Balai Kota DKI, Kamis 26 Desember 2019.

    Saefullah menyebutkan, saat tutup buku nanti semua data terkait serapan anggaran DKI akan diurai satu per satu untuk melihat tingkat serapan setiap SKPD. "Ini di-breakdown satu-satu jadi bisa dilihat mana yang tinggi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.