Nikah Massal Digelar di Malam Tahun Baru, Anies: Biar Semua Tahu

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi saksi pernikahan dalam acara nikah massal di Balai Kota DKI, 31 Desember 2019. Program nikah massal ini menjadi rangkaian kegiatan menyambut Tahun Baru 2020. Tempo/Imam Hamdi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi saksi pernikahan dalam acara nikah massal di Balai Kota DKI, 31 Desember 2019. Program nikah massal ini menjadi rangkaian kegiatan menyambut Tahun Baru 2020. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap alasan menggelar kegiatan nikah massal setiap malam pergantian tahun atau malam Tahun Baru.

    "Kenapa kami memilih tanggal 31 Desember. Supaya bapak ibu ulang tahun pernikahannya dirayakan sedunia. Kembang apinya yang pasang sedunia," kata Anies Baswedan saat memberi sambutan nikah massal di Balai Kota DKI, Selasa malam, 31 Desember 2019.

    Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI menikahkan 633 pasangan. Dari jumlah tersebut 143 pasangan baru melakukan pernikahan, sedangkan sisanya 430 pasangan melakukan itsbat nikah.

    Anies mengatakan nikah massal yang diselenggarakan pemerintah merupakan rangkaian dalam menyambut tahun baru. Kegiatan ini merupakan usaha dari pemerintah agar setiap warganya tercatat secara resmi dalam dokumen negara dan mempunyai buku nikah.

    "Kami ingin menunaikan kewajiban agar setiap pasangan punya status hukum yang diakui," ujarnya.

    Menurut Anies, meski diguyur hujan penyelenggaraan nikah massal tahun ini tetap berlangsung meriah. Bahkan, turunnya air hujan sebagai penanda keberkahan bagi semua pasangan yang melangsungkan pernikahan hari ini.

    "Kami merasa berbahagia bisa kembali menyelenggarakan nikah massal tahun ini," ujarnya. "Khusus yang itsbat nikah mudah-mudahan status hukum yang telah diakui bisa mendukung bapak ibu."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.