TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPD RI Fahira Idris menilai demonstrasi terkait banjir yang ditujukan kepada Anies Baswedan salah sasaran. Dia menilai penanganan banjir di Jabodetabek hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi karena bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah.
"Karena sifatnya lintas sektoral dan lintas wilayah, hanya kuasa Presiden yang bisa menghalau banjir di Jabodetabek," ujarnya kepada Tempo melalui pesan singkat, Senin 13 Januari 2020.
Ucapan Fahira tersebut terkait dengan rencana sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Suara Rakyat Bersatu untuk melakukan demonstrasi di depan gedung Balai Kota, kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada hari ini. Mereka rencananya akan meminta Anies turun dari jabatannya karena dianggap tak becus saat menangani banjir di awal tahun ini.
Fahira membantah anggapan Pemerintah DKI Jakarta pimpinan Anies Baswedan tak becus menangani banjir. Menurut dia, berdasarkan data-data banjir dari tahun ke tahun, air bah tahun ini lebih kecil dampaknya ketimbang tahun 2007, 2013 dan 2015. Padahal, intensitas hujan termasuk yang paling ekstrem dan tertinggi sejak 154 tahun lalu.
"Progres penanggulangan banjir di DKI saat ini sudah berlangsung di jalur yang tepat," kata Fahira.
Ia menuturkan berdasarkan data-data banjir lewat parameter kecamatan terdampak, kelurahan terdampak, warga terdampak, jumlah pengungsian, lama genangan, dan lainnya yang jauh berkurang, ketimbang banjir besar sebelumnya.
Pada tahun 2020, kata Fahira, intensitas curah hujan mencapai 377 milimeter per hari, sedangkan tahun 2007 intensitasnya 340 milimeter per hari dan 2015 mencapai 277 milimeter per hari.
Kecamatan terdampak pada 2020 mencapai 390 RW, tahun 2007 (955 RW) dan 2015 (702 RW). Sedangkan waktu surut rata-rata air pada 2020 membutuhkan waktu empat hari, 2007 membutuhkan waktu 10 hari dan 2013 tujuh hari. "Jadi penanganannya sudah maksimal dilakukan," kata anak dari politikus Fahmi Idris itu.
Yang patut dicermati, kata Fahira, adalah banjir yang melanda Jakarta dan daerah mitranya tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sebab, terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antarprovinsi.
Selain itu, juga terkait persoalan tata ruang terutama pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane, dan pemulihan fungsi kawasan Bopuncur ata Bogor-Puncak-Cianjur, sebagai daerah resapan air. Apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu.
"Karena proses pemulihan ini sifatnya lintas provinsi dan kementerian, cuma Presiden yang punya kuasa untuk mengoordinasikannya," ujarnya.
Fahira Idris dan organisasi masyarakatnya yang bernama Bang Japar pun menyatakan bakal menjaga dan mengawal Anies dari massa yang mau mengganggu kinerja gubernur.
"Ke Kota Tua lihat pemandangan. Ke Pasar Benhil beli kudapan. Lu mau geruduk balai kota tanpa tujuan ?Bang Japar siap jaga dan kawal Anies Baswedan."
