Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fraksi DPRD Dorong Uji Kelayakan Nurmansjah Lubis dan RIza Patria

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Dok.Tempo / Dok.Pribadi
Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Dok.Tempo / Dok.Pribadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sepakat menyatakan dua figur baru calon wakil gubernur atau Wagub DKI, Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria mesti menjalani uji kelayakan dan kepatutan publik.

Kedua figur cawagub DKI tersebut dari partai berbeda, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco mengatakan partainya tidak bisa memilih keduanya tanpa melihat kelayakan keduanya melalui uji kepatutan. "Kami tidak bisa pilih wagub seperti membeli kucing dalam karung," kata Baco saat dihubungi, Kamis, 23 Januari 2020.

Warga DKI, menurut Baco, wajib mempunyai figur wagub yang bisa memperkuat kinerja gubernur. Selain itu, figur cawagub juga harus mempunyai komitmen tinggi membangun ibu kota agar lebih baik lagi. "Yang pasti tidak punya kasus dan cacat hukum juga."

Menurut Baco, kedua figur cawagub dari dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 lalu, mempunyai peluang yang sama. Sebab, keduanya mempunyai pengalaman dan paham terhadap permasalahan ibu kota. "Tapi tetap harus menjalani fit and proper rest," ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desie Christyana mengatakan uji kelayakan bisa dilakukan agar masyarakat mengetahui visi dan misi kedua figur cawagub saat ini. "Yang pasti bisa memperingan kinerja Pak Anies," ucapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI, Gembong Warsono, mengatakan pemilihan wagub DKI lebih baik didahului uji kelayakan. Namun, proses tersebut mesti ditetapkan terlebih dahulu melalui tata tertib pemilihan wagub DKI. "Fit and proper test lebih baik agar publik tahu lebih dalam terhadap calonnya. Tapi fit and proper harus terbuka," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim, mengatakan uji kelayakan sangat diperlukan untuk menilai kedua figur sebelum menjalani proses pemilihan. Jadi, kata dia, dewan bisa melihat tujuan mereka untuk membantu membangun ibu kota. "Menurut kami sangat perlu fit and proper test."

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad, mengatakan uji kelayakan wajib dijalani kedua calon karena mereka berasal dari dua partai yang berbeda. "Kalau dari satu partai saja tidak masalah tidak ada uji kelayakan," ucapnya.

Kedua calon bakal dipilih salah satunya oleh 106 legislator Kebon Sirih. Dewan, kata dia, tidak mau membeli kucing dalam karung karena mempunyai tanggung jawab besar untuk memilih salah satunya dan mempertanggungjawabkan ke warga DKI.

"Ini juga pertanggungjawabannya ke masyarakat sebagai institusi untuk menjalankan proses terbuka. Sehingga masyarakat bisa tahu dan menilai juga figur cawagubnya," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Nova Paloh, mengatakan partainya menunggu keputusan rapat pimpinan gabungan dewan untuk menentukan perlu atau tidaknya uji kelayakan terhadap Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria tersebut. "Kami menunggu keputusan. Tapi memang perlu kami ketahui visi dan misi mereka."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

9 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Dulu Dampingi Anies Baswedan, Projo Sebut Ahmad Riza Patria Cocok Maju Pilkada Jakarta Bersama Ridwan Kamil

9 hari lalu

Anies Baswedan (kedua kiri) didampingi istrinya, Fery Farhati (kiri) dan Ahmad Riza Patria (kedua kanan) dan istrinya, Ellisa Sumarlin menyapa warganya sebelum menyampaikan pidato perpisahan akhir masa jabatan di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu, 16 Oktober 2022. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Dulu Dampingi Anies Baswedan, Projo Sebut Ahmad Riza Patria Cocok Maju Pilkada Jakarta Bersama Ridwan Kamil

Eks Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria disebut Projo potensial maju menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024, selain Rahayu Saraswati


Golkar Dukung Ridwan Kamil, Ahmad Riza: Tak Semua Bisa Diusung

15 hari lalu

Baliho Ridwan Kamil OTW Jakarta. Foto: Instagram.
Golkar Dukung Ridwan Kamil, Ahmad Riza: Tak Semua Bisa Diusung

Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi Airlangga Hartarto soal Ridwan Kamil dan dua kader Golkar yang jadi calon Gubernur Jakarta.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

19 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

30 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

36 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

38 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

41 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

42 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.