Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra dan PKS Gerilya Mengawal Kader Menuju Wagub DKI

image-gnews
Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Dok.Tempo / Dok.Pribadi
Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Dok.Tempo / Dok.Pribadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan kader masing-masing untuk menduduki posisi wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta, menggantikan Sanidaga Uno. Gerindra menyorongkan Ahmad Riza Patria, sedangkan PKS mengusung Nurmansjah.

Kemenangan mereka akan ditentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pemungutan suara. Jumlah kursi di DPRD yang diperebutkan sebanyak 106. “Kami melakukan semua yang kami bisa,” kata Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, Rabu, 5 Februari 2020. “Termasuk mengenalkan Anca (sapaan Nurmansjah) ke fraksi-fraksi agar tahu bagaimana pribadi dan kemampuannya.”

Petinggi PKS Jakarta memang kerap terlihat mengawal Nurmansjah mengunjungi fraksi-fraksi di DPRD. Selain oleh Suhaimi, Nurmansjah pernah ditemani Ketua Fraksi PKS Arifin dan Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani. Bahkan Presiden PKS Sohibul Iman sempat membahas pemilihan calon wakil gubernur dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, pekan lalu. “Intinya komunikasi. Kami ingin calon kami dikenal, lalu menang,” kata Suhaimi.

PKS sebenarnya menganggap kursi Wakil Gubernur DKI adalah jatah mereka. Namun mandeknya proses pemilihan di DPRD membuat PKS menggugurkan dua nama calon sebelumnya, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. PKS akhirnya memberikan jatah satu nama calon kepada Gerindra, yang kemudian mengusung Ahmad Riza.

Selain dengan Fraksi Gerindra, menurut Suhaimi, Nurmansjah telah bertemu dengan tujuh fraksi lain di DPRD sejak pekan lalu. Sejauh ini, kata Suhaimi, penerimaan semua fraksi terhadap Nurmansjah sangat positif. Atas dasar itu, PKS meminta pemilihan Wagub DKI Jakarta dapat diawasi masyarakat. “Intinya, kami ingin memilih calon yang paling bagus. Prosesnya juga bersih,” kata Suhaimi.

Nurmansjah pun optimistis mampu menyaingi Ahmad Riza, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dia juga siap beradu ide dalam penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan di hadapan publik. “Saya siap di-oprek (dibongkar) habis biar masyarakat bisa menilai,” ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima surat dua nama calon wakil gubernur DKI dari PKS dan Gerindra, Selasa 21 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, Partai Gerindra juga menurunkan petinggi-petinggi partai di DKI untuk mengawal Ahmad Riza. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik, mengklaim telah mendapat dukungan penuh setelah bertemu dengan Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Golkar.

Adapun Riza tak mau menyimpulkan apa pun dari pertemuan dengan fraksi-fraksi itu. Dia hanya memastikan tak akan menggunakan cara-cara kotor untuk menduduki kursi DKI-2. “Saya ikuti proses sesuai dengan aturan,” katanya.

Ketua Fraksi Golkar Basri Baco menilai Riza mampu mendampingi Anies Baswedan karena memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan politik. Selain itu, dukungan dari partai berlambang beringin ini sebagai bentuk konsistensi dan komitmen koalisi Golkar dan Gerindra di tingkat pusat. “Ini Cawagub yang paling layak mendampingi Anies Baswedan,” kata dia.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan sinyal positif kepada Riza. Hanya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengkritik pernyataan Riza tentang kesempurnaan keputusan Anies dalam memimpin DKI Jakarta. Menurut dia, Riza layak dipilih justru karena tahu dan bisa mengisi kelemahan kepemimpinan Anies. “Harus jadi wakil (gubernur) yang hebat,” kata Gembong.

TAUFIQ SIDDIQ | ADAM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

5 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

9 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

18 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

23 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Reaksi Gerindra dan PAN soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah menteri minimal 5 menteri mendapat reaksi dari Gerindra dan PAN.


Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

1 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpose  di atas kendaraan taktis saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Brata Semeru 2023/2024 di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 17 Oktober 2023. Kegiatan itu dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 di Jawa Timur. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

Ada nama Khofifah dan Abdul Halim Iskandar berpotensi maju dalam Pilkada 2024 kontetasi Gubernur Jawa Timur. Tanding ulang kubu Prabowo Vs Cak Imin?


Golkar Minta 5 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, Gerindra: Jangankan 5, Mungkin Bisa Lebih

1 hari lalu

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait kerjasama PKB dengan NasDem di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 September 2023. Partai Gerindra menegaskan tidak pernah menghianati Partai Kebangkitan Bangsa dan juga tidak pernah mengkhianati perjanjian serta mengungkapkan koalisi Gerindra dan PKB yang otomatis bubar. Dalam keterangannya itu juga Partai Gerindra menghormati keputusan PKB dan mengucapkan selamat berjuang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta 5 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, Gerindra: Jangankan 5, Mungkin Bisa Lebih

Gerindra menyebut, komposisi kabinet Prabowo-Gibran akan disesuaikan dengan kinerja dan dukungan selama Pilpres.


Gerindra DKI Bantah Adanya Surat Rekomendasi untuk Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Gerindra DKI Bantah Adanya Surat Rekomendasi untuk Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta

Hingga saat ini, Qudrat melanjutkan, belum ada komunikasi yang terjalin ihwal rencana pengusungan Ridwan Kamil oleh Gerindra.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?