Ahmad Riza Patria Jadi Wagub DKI, PKS: Realitas Politik Nasional

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pipin Sopian, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Awal karier politiknya dimulai dari staf ahli DPR. Foto: Pipin Sopian

    Pipin Sopian, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Awal karier politiknya dimulai dari staf ahli DPR. Foto: Pipin Sopian

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS legowo atas terpilihnya Ahmad Riza Patria menjadi wakil gubernur DKI. Riza Patria terpilih setelah menyingkirkan calon wagub dari PKS, Nurmansjah Lubis.

    Dalam proses pemilihan yang berjalan tertutup di Gedung DPRD DKI Ahmad Riza mengantongi 81 suara. Sedangkan, Nurmansjah hanya mendapat 17 suara anggota dewan. Sedangkan dua suara lainnya dinyatakan tidak sah dalam pemilihan itu.

    "Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI," kata juru bicara PKS Pipin Sopian melalui keterangan tertulisnya, Senin, 6 April 2020.

    PKS berharap Riza dapat membantu Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Ibu Kota. Terutama dalam menyelamatkan warga DKI dari wabah Covid-19.

    Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menyatakan partainya telah ikhtiar mengusung kader terbaiknya. Bahkan, dalam survei publik elektabilitas Nurmansjah menjadi yang tertinggi. "Tapi realitasnya mayoritas DPRD memilih yang lain," kata dia.

    Menurut Pipin, peristiwa politik DKI ini menunjukkan realitas politik nasional di mana PKS sebagai satu-satunya partai oposisi. PKS, kata dia, menjadi partai yang berada di luar pemerintahan dan berhadapan dengan mayoritas partai pendukung pemerintahan.

    Meski begitu, sebagai partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, PKS siap bekerjasama menyukseskan visi, misi, dan program pembangunan DKI. "Kami akan menjadi mitra yang kritis menyampaikan aspirasi masyarakat DKI," ujar Pipin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.