PSI Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Punya Dana Bansos Rp 560 M

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga difoto petugas setelah menerima bantuan sosial tunai di Kantor Pos Serang, Banten, Rabu, 6 Mei 2020. Bansos berupa uang tunai Rp600 ribu per KK diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi virus Corona. Bantuan tersebut diperikan setiap bulan selama tiga bulan ke depan. ANTARA/Asep Fathulrahman

    Warga difoto petugas setelah menerima bantuan sosial tunai di Kantor Pos Serang, Banten, Rabu, 6 Mei 2020. Bansos berupa uang tunai Rp600 ribu per KK diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi virus Corona. Bantuan tersebut diperikan setiap bulan selama tiga bulan ke depan. ANTARA/Asep Fathulrahman

    TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Eneng Malianasari, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI masih memiliki anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) sekitar Rp 560 miliar. Dana tersebut, kata Eneng, direncanakan untuk tiga tahap pembagian Bansos.

    "Masih tersisa dana Rp 560 miliar untuk tiga kali pembagian Bansos berikutnya," ujar Eneng dalam keterangan tertulis, Kamis 7 Mei 2020. Ia mengatakan pada pembagian tahap satu Pemprov DKI telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 187 miliar.

    Secara keseluruhan dalam penambahan Belanja Tidak Terduga pada APBD DKI ada dana sebesar Rp 844 miliar. Alokasi untuk Bansos dengan empat tahap pembagian mencapai Rp 747 miliar. Namun, menurut Eneng, Pemprov DKI dinilai malah lepas tangan dengan meminta pemerintah pusat untuk menanggung Bansos sebanyak 1,1 juta kepala keluarga. Angka itu disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan Pemprov DKI tidak mampu membiayai 1,1 juta KK.

    Eneng mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab membagikan bantuan sosial bagi warga terdampak wabah Corona. "Jutaan masyarakat saat ini hidup menderita akibat pandemi Covid-19. Bukan waktunya melempar tanggung jawab. Pemprov harus menanggung 1.1 juta warga DKI terdampak tersebut. Toh, anggarannya juga masih tersedia kok,” tuturnya.

    Eneng juga meminta agar Pemprov DKI menyusun skala prioritas anggaran dengan mengalihkan anggaran yang belum penting dan mendesak ke Bansos. Menurut dia, hal tersebut perlu karena warga yang terkena dampak Corona akan terus bertambah. "Jika memang anggarannya kurang, Pemprov DKI bisa mendesak commitment fee Formula E tahun 2021 senilai Rp 200 miliar dikembalikan untuk biaya Bansos,” kata dia.

    TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ekspor Benih Lobster, dari Susi Pudjiastuti hingga Edhy Prabowo

    Kronologi ekspor benih lobster dibuka kembali oleh Edhy Prabowo melalui peraturan menteri yang mencabut larangan yang dibuat Susi Pudjiastuti.