TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI memperbaiki manajemen kerja bantuan sosial (Bansos). Pernyataan ini merespons pendistribusian bansos selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta tahap pertama yang tidak tepat sasaran.
"Kalau dibilang terburu-terburu itu memang kondisi kritis, tapi hal-hal tadi yang saya sebut memang harus diperbaiki dan dioptimalkan," kata Idris saat dihubungi, Senin, 4 Mei 2020.
Meski penyaluran Bansos harus dilakukan cepat, Idris menilai, Pemprov DKI memperhatikan juga data penerima yang berhak. Menurut dia, sejak awal harus ada verifikasi data guna menghindari pengiriman Bansos ke alamat warga mampu.
PSI DKI Jakarta menawarkan tiga solusi agar ke depan Pemprov bisa mengurangi kesalahan. Pertama, memperbaiki komunikasi dengan RT dan RW. Menurut Idris, validasi data bisa diraih dengan melibatkan RT dan RW untuk memverifikasi.
Kedua, membuat sistem informasi agar publik dapat mengecek secara mandiri apakah namanya masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. "Dari awal kami sudah mengkritisi bahwa data ini menjadi kunci awal dan penting makanya minta dibuka," jelas anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.
Ketiga, Idris menganggap, perlu ada perbaikan komunikasi di birokrasi. Komunikasi yang dimaksud adalah antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan pemerintah pusat ataupun DPRD.
Pemerintah DKI menyalurkan bantuan sosial sejak 9 April 2020 atau sehari sebelum PSBB Jakarta tahap pertama diberlakukan. Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan bantuan menyasar pada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi Corona.
Namun pembagian masih salah sasaran dan ada kalangan mampu dan yang masih memiliki pekerjaan mendapat Bansos. Bahkan, Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Johnny Simanjuntak terdaftar sebagai penerima bantuan. Menurut Anies, 1,6 persen dari total penerima bantuan sosial salah sasaran. Kini DKI tengah memperbaiki data tersebut.
LANI DIANA
