Kota Tangerang Belum Putuskan New Normal di Perdagangan, Sebab...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai swalayan Carrefour menempelkan poster di BG Junction, Surabaya, Rabu, 27 Mei 2020. Penempelan poster yang berbunyi 'Aturan New Normal Ritel' itu agar pengunjung memahami protokol pencegahan penularan COVID-19 saat mengunjungi pusat perbelanjaan. ANTARA/Didik Suhartono

    Pegawai swalayan Carrefour menempelkan poster di BG Junction, Surabaya, Rabu, 27 Mei 2020. Penempelan poster yang berbunyi 'Aturan New Normal Ritel' itu agar pengunjung memahami protokol pencegahan penularan COVID-19 saat mengunjungi pusat perbelanjaan. ANTARA/Didik Suhartono

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Tangerang yakni H. Sachrudin menegaskan belum ada keputusan apapun terkait pelaksanaan skema kenormalan baru atau new normal di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan di wilayah ini.

    "Belum ada dan belum tahu kapan, karena masih harus menunggu pembahasan lebih lanjut," kata Wakil Wali Kota Sachrudin dalam keterangannya di Tangerang, Jumat, 29 Mei 2020 soal new normal itu.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang masih membahas rencana penerapan protokol kesehatan new normal pada sektor jasa dan perdagangan di masa pandemi Corona alias Covid-19.

    Ia memastikan Pemkot sudah melakukan pembahasan dengan seluruh pengelola mal dan pusat perbelanjaan tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan.

    Pembahasan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha.

    Beberapa aturan protokol kesehatan bagi pengelola mall dan pusat perbelanjaan diantaranya seperti kewajiban memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jarak pengunjung, dilarang berkerumun, menyediakan bilik pembatas hingga pembatasan jumlah pengunjung.

    "Pembatasan jumlah pengunjung yang datang bisa kita batasi sebanyak 50 persen, kalau biasanya pengunjung seribu orang berarti yang boleh masuk nanti 500 orang. Bisa juga kita atur dari jumlah kendaraan parkir yang masuk. Semuanya masih dalam tahap pembahasan," kata Sachrudin.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.