TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyatakan tengah berupaya menghentikan polarisasi di sekolah negeri. Menurut dia, polarisasi itu yang membuat terbentuknya sekolah negeri favorit dan non favorit.
"Kami perhatikan bahwa sekolah yang terpolarisasi tadi akhirnya cenderung menjadi homogen di mana di sekolah tertentu secara kemampuan akademis dan sosial ekonominya homogen," kata dia saat rapat dengan Komisi E DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2020.
Pemerintah DKI, tutur Nahdiana, sedang meretas homogenitas itu menjadi heterogenitas. Dia mengucapkan, sekolah negeri mendapat pembiayaan yang sama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI. Karena itu, dia menginginkan, seluruh sekolah negeri di Ibu Kota membuat progres yang sama.
"Sehingga di sana tidak lagi menjadi terpolarisasi yang pandai berkumpul dengan yang pandai, yang kaya berkumpul dengan yang kaya, tapi bagaimana sebaran ini menjadi proporsional," jelas dia.
Dia melanjutkan, Dinas Pendidikan memiliki visi untuk menumbuhkan kualitas di semua sekolah Jakarta, baik negeri atau swasta. Dinas memulainya dari pembenahan terhadap sekolah negeri. Bicara kualitas, tambah dia, berarti membuat semua sekolah sejajar.
Hari ini Komisi E menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan DKI membahas soal polemik PPDB 2020. Dalam rapat hadir beberapa orang tua murid. Orang tua murid memprotes seleksi berdasarkan usia dalam PPDB 2020 jalur zonasi yang dirasa tidak adil. Nahdiana memastikan tidak akan mengubah sistem PPDB 2020.
