Antisipasi Banjir: Anies soal Toa, Pengukur Curah Hujan, dan Usul Anggaran

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berusaha melintasi banjir di Jalan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin 24 Februari 2020. Banjir setinggi 50-60cm tersebut disebabkan intensitas hujan yang tinggi pada Minggu (23/2) dini hari dan rendahnya permukaan jalan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Warga berusaha melintasi banjir di Jalan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin 24 Februari 2020. Banjir setinggi 50-60cm tersebut disebabkan intensitas hujan yang tinggi pada Minggu (23/2) dini hari dan rendahnya permukaan jalan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya membahas penanggulangan banjir Ibu Kota. Pemerintah DKI mengevaluasi program yang sudah berlangsung hingga merumuskan proyeksi untuk antisipasi bencana air bah.

    Berikut sejumlah poin pembahasan penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta:

    1. Toa Bukan Sistem Peringatan Dini Banjir

    Anies Baswedan mengatakan pengeras suara toa tidak termasuk dalam sistem peringatan dini atau early warning system tentang banjir. "Ini bukan early warning system. Ini toa, bukan sistem," kata Anies rapat bersama para pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam video resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2020.

    Dia meminta jajarannya membuka materi presentasi mengenai sistem peringatan bencana. Dalam sebuah paparan, terdapat gambar toa yang masuk sebagai bagian dari sistem DWS. Anies memprotesnya dan menyatakan toa bukanlah sistem.

    Anies Baswedan memberikan gambaran tentang system. Kira-kira begini: kejadian di Katulampa (tinggi) air sekian, keluar standar operasional. Dari Dishub, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya tahu wilayah mana yang berisiko. Sehingga, sebelum terjadi bencana, aparat sudah siap. “Hari ini kalau kejadian, kita 'gedandapan' terus, seakan-akan ini banjir pertama. Dan tanah ini sudah puluhan tahun kena banjir," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

    Menurut Anies, toa di Jakarta yang merupakan hibah dari Jepang itu awalnya digunakan sebagai peringatan dini terhadap tsunami. Alat itu dinilai efektif sebagai peringatan dini tsunami karena harus berfungsi secara cepat. Sedangkan banjir, ujarnya, memiliki durasi yang cukup lama dari peringatan hingga kejadian. Karena itu, Anies meminta jajarannya untuk berhenti belanja toa.

    1. Jakarta Belum Punya Alat Ukur Curah Hujan

    Anies Baswedan menyatakan bahwa Jakarta belum memiliki alat untuk mengukur curah hujan. Selama ini pemerintah dianggap hanya mengandalkan alat-alat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Awal tahun ini, ketika saya mendengar bahwa kita ini tidak punya alat ukur (curah hujan). Itu saya betul-betul shock," ujar Anies dalam video serupa.

    Saat itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengusulkan pembelian alat ukur curah hujan sebanyak 10 unit di tahun 2020. Anies menginstruksikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah untuk menambah alat itu dengan harga yang lebih murah.

    Anies juga meminta Dinas SDA membeli pengukur curah hujan manual, bukan digital seperti yang diajukan oleh dinas. Menurut dia alat yang diajukan oleh Dinas terlalu canggih dan lebih mahal, karena berbasis digital. Perintah itu didasarkan pada keuangan Daerah yang terbatas akibat pandemi Covid-19.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.