76 Perusahaan di Jaksel Melanggar Protokol Kesehatan Saat PSBB Ketat, Apa Saja?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arus lalulintas di masa pemberlakuan PSBB Ketat di kawasan Jalan MH Thamtin, Jakarta, Senin 28 September 2020. PSBB dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara ketat.  TEMPO/Subekti.

    Arus lalulintas di masa pemberlakuan PSBB Ketat di kawasan Jalan MH Thamtin, Jakarta, Senin 28 September 2020. PSBB dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara ketat. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Kota Jakarta Selatan menemukan sebanyak 76 perusahaan melanggar protokol kesehatan Covid-19 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama dua pekan PSBB Ketat.

    Kepala Suku Dinas (Sudin) Nakertransgi Jakarta Selatan, Sudrajat, Senin, 28 September 2020mengatakan pelanggaran yang dilakukan seperti belum menempelkan pakta integritas dan belum membentuk Tim Penanganan Covid-19.

    "Ada juga yang belum menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sebagainya," kata Sudrajat.

    Ia mengatakan sanksi yang diberikan kepada 76 perusahaan tersebut mulai dari teguran tertulis hingga penghentian sementara kegiatan.

    Baca juga: PSBB Ketat Diperpanjang, Waktu Operasional Transjakarta Tetap

    Selama dua pekan melakukan pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB Ketat pada 14-25 September, Timsus Sudin Nakertrans Jakarta Selatan telah mengawasi 118 perusahaan.

    Dari 118 perusahaan tersebut, sebanyak 42 perusahaan sudah patuh terhadap protokol Covod-19, termasuk pembatasan jumlah pekerja sebesar 50 persen untuk perusahaan non esensial dan 25 persen untuk perusahaan esensial (yang dibolehkan).

    Selama pengawasan tersebut, pihaknya memberikan sanksi berupa penutupan kepada 19 perusahaan yang melanggar protokol Covid-19.

    "Ada juga empat perusahaan yang ditutup karena karyawannya positif Covid-19 dan 15 perusahaan yang menghentikan aktivitas operasional sendiri karena pekerjanya positif Covid-19," kata Sudrajat.

    Sudrajat menyebutkan Sudin Nakertransgi Jakarta Selatan wajib menegakkan aturan demi keselamatan dan kesehatan para pekerja di masa pandemi Covid-19.

    Selama masa PSBB Jakarta kedua diberlakukan, Sudin Naketransgi Jakarta Selatan telah menambah jumlah tim khusus (timsus) yang melakukan pengawasan ke sejumlah perkantoran.

    Timsus ini belum melibatkan anggota dari unsur TNI maupun Polri. Pengawasan masih dilakukan oleh timsus dari Sudin Nakertransgi.

    "Sekarang ini timsus dari Sudinkartransgi belum melibatkan unsur Polri dan TNI. Nah, untuk tingkat kecamatan, Sudinnakertransgi merupakan salah satu unsur anggotanya termasuk Polri dan TNI dan yang lainnya, tapi itu semua di bawah koordinasi camat," kata Sudrajat.

    Sudin Nakertransgi Jakarta Selatan mencatat jumlah perusahaan dan karyawan berdasarkan undang-undang, tercatat ada 26.527 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 782.314 orang. Perusahaan ini didominasi sektor jasa, keuangan dan retail.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ikan Rahasia Dari Amerika

    CIA atau Badan Intelijen Amerika Serikat membuat sebuah robot berbentuk Ikan lele.