Polisi Isolasi 12 Siswa SMK yang Hasil Rapid Test-nya Reaktif di Pademangan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebanyak 12 siswa STM yang akan mengikuti demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja saat menjalani tes swab di Polda Metro Jaya, setelah hasil rapid test mereka reaktif, Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Sebanyak 12 siswa STM yang akan mengikuti demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja saat menjalani tes swab di Polda Metro Jaya, setelah hasil rapid test mereka reaktif, Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan sebanyak 12 siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang hasil rapid test-nya reaktif akan menjalani isolasi di tempat yang sudah disediakan polisi di Pademangan, Jakarta Utara. "Di Pademangan ada tempat isolasi yang memang sudah disediakan untuk orang-orang yang positif," ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Pelajar SMK itu akan menjalani test swab terlebih dahulu di Mapolda Metro Jaya. Sambil menunggu hasil tes keluar, mereka akan menjalani isolasi di Pademangan. "Hasil tes swab baru akan keluar 3-4 hari lagi," kata Yusri.

    Yusri menerangkan para siswa SMK itu antara lain berasal dari Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Mereka digelandang bersama 200 demonstran yang sedang berjalan menuju Gedung DPR RI. 

    Polisi melakukan rapid test kepada 200 orang itu. Sampai sore ini, baru sekitar 90 orang yang selesai menjalani rapid test dan 12 yang dinyatakan reaktif. Yusri mengatakan jika hasil tes swab positif, mereka semua akan diisolasi selama 14 hari. 

    Sebelumnya di media sosial ramai poster yang mengajak siswa STM untuk berunjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI. Dalam poster berjudul "STM Bergerak #TOLAKOMNIBUSLAW #MOSITIDAKPERCAYA", para siswa diminta datang pada Rabu, 7 Oktober 2020 pukul 13.00. Tagar #STMMELAWAN pun trending di media sosial Twitter.

    Aksi itu kemudian mendapat larangan dari Polda Metro Jaya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis. 

    Dalam TR bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020, Idham melarang adanya unjuk rasa di tengah pandemi virus Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.