Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BKD Telah Serahkan Tiga Nama Calon Sekda DKI ke Pemerintah Pusat

Reporter

image-gnews
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir. ANTARA
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Chaidir mengatakan telah menyerahkan tiga nama calon Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat atau tepatnya kepada Tim Penilai Akhir (TPA) Presiden Joko Widodo untuk dipilih kembali. Tiga nama kandidat yang diajukan untuk mengisi kursi jabatan Sekretaris Daerah DKI Jakarta adalah Penjabat Sekda Sri Haryati, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, serta Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko.
 
“Silakan tim penilai akhir (TPA) Presiden yang melalui Kemendagri untuk memilih salah satu dari yang terbaik itu," kata Chaidir kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 11 Desember 2020.

Ketiga calon itu sebelumnya telah mengikuti beberapa tes dan dinyatakan lulus seleksi terbuka dengan memenuhi syarat nilai skor akhir kurang lebih 75,00. "Pemerintah DKI Jakarta tinggal menunggu keputusan dari tiga terbaik, siapa di antaranya yang menjadi Sekda definitif yang akan dituangkan dalam Kepres," ujar Chaidir.

Pemerintah DKI Jakarta berharap keputusan mengenai kandidat terpilih untuk mengisi posisi Sekda DKI itu bisa didapatkan pada Januari 2021. "Kalau Januari belum diputuskan, jabatan Penanggung Jawab (Pj) harus diperpanjang, jika Pj disetujui diperpanjang," ujar Chaidir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sepeninggal Saefullah akibat COVID-19, jabatan Sekda DKI Jakarta kosong sejak 16 September 2020. Sebagai penanggung jawab sementara, Sri Haryati dipilih mengerjakan tugas-tugas Sekda DKI. Seleksi kandidat Sekda DKI Jakarta pun dimulai pada akhir November 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

42 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

Pemprov DKI Jakarta, melalui BPKD menyebutkan, anggaran sebesar Rp 171 miliar telah disiapkan untuk KJMU pada tahap I tahun 2024.


Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

42 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

Anggaran KJMU tahun ini menurun dari awalnya 19 ribu penerima manfaat menjadi tinggal 7 ribu penerima.


Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

45 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Agenda: Penutupan Masa Sidang Kedua dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga serta Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Senin, 4 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

PSI menyatakan konsisten menolak kemewahan yang menggunakan anggaran tetapi tidak mengutamakan rakyat.


Dinas Pendidikan DKI Buka Kanal Aduan untuk Konsultasi Masalah KJMU

50 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Dinas Pendidikan DKI Buka Kanal Aduan untuk Konsultasi Masalah KJMU

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka akses komunikasi melalui kanal aduan untuk masalah KJMU


Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Bantah Tudingan Sekda DKI Soal Punya 2 Rumah dan Mobil

4 Februari 2024

Warga mengambil air dari sumur galian di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Senin, 22 Januari 2023. Saat warga menempati Kampung Susun Bayam, aliran listrik dan air diputus oleh pengelola, alhasil mereka menggunakan genset untuk mengaliri listrik ke kamar-kamar warga di jam-jam tertentu dan melakukan penggalian sumur untuk mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Bantah Tudingan Sekda DKI Soal Punya 2 Rumah dan Mobil

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon menyebut tudingan Sekda DKI Joko Agus Setyono itu sebagai kezaliman.


Sekda DKI Sebut Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani Punya 2 Rumah Pribadi

2 Februari 2024

Warga mengambil air dari sumur galian dan dituang pada filter air agar mendapatkan air yang jernih di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Senin, 22 Januari 2023. Warga Kampung Bayam menempati Kampung Susun Bayam (KSB) walaupun belum melakukan serah terima kunci dengan PT Jakpro sebagai pengelola, penempatan itu dilakukan warga karena mereka kecewa kepada pengelola yang belum juga memberikan kepastian kepada mereka soal penempatan di KSB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sekda DKI Sebut Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani Punya 2 Rumah Pribadi

Tidak hanya Furkon, Sekda DKI menyebutkan beberapa warga eks Kampung Bayam yang menempati HPPO memiliki motor bahkan mobil.


Polemik Kampung Bayam Hingga Didatangi Anak Anies dan Cak Imin, Sekda DKI Bocorkan Besaran Kompensasi Warga Terdampak

1 Februari 2024

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Polemik Kampung Bayam Hingga Didatangi Anak Anies dan Cak Imin, Sekda DKI Bocorkan Besaran Kompensasi Warga Terdampak

Ada 646 KK yang di dalamnya sudah termasuk Furkon telah menerima ganti untung penggusuran Kampung Bayam untuk dibangun Stadion JIS.


RUU DKJ: Sekda Sebut Pemprov DKI Tak Usulkan Gubernur Ditunjuk Presiden

19 Desember 2023

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di lobby Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
RUU DKJ: Sekda Sebut Pemprov DKI Tak Usulkan Gubernur Ditunjuk Presiden

Pemprov DKI tidak pernah mengusulkan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk oleh presiden dalam RUU DKJ.


Polisi Dilibatkan di Kasus Eks Warga Kampung Bayam Bobol KSB, Pemprov DKI Dukung Jakpro

19 Desember 2023

Suasana unit hunian di Kampung Susun Bayam di hari peresmian oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022.. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Polisi Dilibatkan di Kasus Eks Warga Kampung Bayam Bobol KSB, Pemprov DKI Dukung Jakpro

Cara tersebut diambil Jakpro lantaran eks warga Kampung Bayam menyalahi aturan dengan menghuni Kampung Susun Bayam secara sepihak dan ilegal.


Sekda DKI Masih Mengkaji soal Dicoretnya Formula E Jakarta 2024

9 November 2023

Porsche 99X Electric, Pascal Wehrlein Formula E Jakarta E-Prix 2023, Minggu, 4 Juni 2023. (Foto: Porsche)
Sekda DKI Masih Mengkaji soal Dicoretnya Formula E Jakarta 2024

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono masih terus melakukan kajian terkait dicoretnya Formula E Jakarta pada kalender musim depan.