TEMPO.CO, Jakarta- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pasokan pangan dan harga tetap terjaga menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, menyebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI akan mengawal kecukupan dan kelancaran pasokan pangan strategis, termasuk juga upaya pemulihan ekonomi Jakarta.
“Kami juga akan melakukan inovasi untuk kelancaran distribusi di tengah pandemi, antara lain melalui pemanfaatan platform online untuk penjualan komoditas BUMD pangan maupun rekayasa sistem logistik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Desember 2020.
Baca Juga: Larangan Perayaan Malam Tahun Baru, Dinas Parekraf DKI: Sudah Final
Sri mengatakan inflasi di Jakarta relatif rendah sampai dengan November 2020, yaitu 1,32 persen secara year to day, atau secara tahunan sebesar 1,66 persen year on year. Menurut Sri, pada akhir tahun 2020 inflasi Jakarta diperkirakan berada di bawah kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 3 persen 3,1 persen.
Ia mengatakan perekonomian Jakarta pada triwulan III tahun 2020 masih tumbuh negatif sebesar -3,81 persen (yoy), namun, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya -8,23 persen (yoy). “Seiring dengan penurunan perekonomian Jakarta tersebut, permintaan masyarakat juga melemah sehingga berdampak pada menurunnya inflasi,” tutur Sri.
Sri menyebut TPID Provinsi DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendukung pemulihan ekonomi Ibu Kota lewat penyaluran bantuan sosial serta penyediaan bahan baku terjangkau untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TPID, kata Sri, akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional tahun 2021.
“Proses pemulihan ekonomi yang telah terjadi sejak triwulan III 2020 diperkirakan berlanjut ke triwulan IV 2020 dan tahun 2021,” ucap dia.
Seiring membaiknya perekonomian, kata Sri, tekanan inflasi diperkirakan meningkat. Koordinasi antara Bank Indonesia, Pemprov DKI, dan pemerintah pusat melalui TPID, menurut Sri, akan ditingkatkan lantaran pengendalian harga memerlukan kerja sama dan sinkronisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
