Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Autopsi Ulang 6 Laskar FPI, Keluarga Tunggu Keputusan Komnas HAM

image-gnews
Anggota keluarga laskar FPI yang tewas saat tiba di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin, 21 Desember 2020. Komnas HAM juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi terkait bentrok FPI dengan Polisi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Anggota keluarga laskar FPI yang tewas saat tiba di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin, 21 Desember 2020. Komnas HAM juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi terkait bentrok FPI dengan Polisi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, mengatakan enam keluarga anggota laskar FPI yang tewas ditembak polisi masih menunggu permintaan resmi Komnas HAM untuk melaksanakan autopsi ulang para korban.

"Kami menunggu dari Komnas HAM. Yang jelas pihak keluarga siap, akan tetapi menunggu dari Komnas HAM," kata Aziz usai mengantar laporan enam keluarga korban ke Komnas HAM, Senin, 21 Desember 2020.

Baca Juga: Komnas HAM akan Konfirmasi Luka Tembak 6 Laskar FPI ke Ahli dan Keluarga

Aziz menuturkan keluarga tergantung keputusan Komnas HAM untuk mencari kebenaran dari peristiwa penembakan. Sebabnya, keluarga tidak mengakui otopsi yang dilakukan polisi tanpa seizin mereka.

"Prinsipnya untuk kebenaran, kami akan membantu sepenuhnya keperluan dari Komnas HAM," ujarnya.

Suhada, orang tua Faiz Ahmad Syukur, mengatakan belum ada keputusan terkait dengan rencana autopsi ulang anaknya. "Kami akan serahkan segala sesuatunya pada Komnas HAM saja. lagi pula kami keluarga gak begitu paham."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Suhada menuturkan polisi pernah meminta izin dengan cara menelponnya untuk mengautopsi anaknya. Namun, pihak keluarganya tidak pernah mengizinkan polisi mengautopsi jenazah Syukur.

Keluarga juga merasa keberatan dengan cara polisi meminta izin autopsi anaknya dengan cara menelpon. "Ada seseorang nelpon ngaku dari Polda Metro Jaya meminta izin by phone. ini menurut saya sangat kurang beradab dan kurang beretika karena waktu anak saya dibunuh gak ada yang memberi tahu dengan etika yang baik, tiba-tiba mereka telpon saat kami masih terpukul minta izin," ujarnya.

Rencana mengotopsi ulang disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera usai mendampingi keluarga enam laskar FPI yang tewas ke Komnas HAM hari ini.
"Pengacara dan keluarga sudah menyiapkan surat pernyataan boleh kalau Komnas HAM menginginkan ada autopsi ulang," ujar Mardani.

Menurut dia, ada keraguan hasil autopsi yang dilakukan oleh polisi. Sebabnya, keluarga korban tidak pernah memberikan persetujuan autopsi kepada seluruh korban. "Yang disampaikan mereka yang saya tangkap jenazah sudah diautopsi padahal tidak ada keluarga yang memberikan persetujuan melakukan autopsi," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

7 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

9 hari lalu

Polisi mengevakuasi jenazah korban kecelakaan di Tol Jakarta-CIkampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kecelakaan yang  melibatkan tiga kendaraan yaitu Bus Primajasa, Grand Max dan Daihatsu Terios tersebut mengakibatkan 12 orang tewas. ANTARA/Awaludin
Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu


Hasil Autopsi Park Bo Ram Dirilis, Jenazah akan Dimakamkan Dua Hari Lagi

11 hari lalu

Park Bo Ram. Foto: Instagram/@xanadu_ent_official
Hasil Autopsi Park Bo Ram Dirilis, Jenazah akan Dimakamkan Dua Hari Lagi

XANADU Entertainment, agensi Park Bo Ram menyampaikan hasil autopsi atas jenazah artisnya untuk mengetahui penyebab kematiannya.


Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

12 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

12 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?


Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

13 hari lalu

Panglima TPNPB KODAP XXXVI Oktahin Brigadir Jenderal Enos Awolmabin memberi keterangan perihal Jeffrey Pagawak Bomanak bukan pimpinan OPM. Foto: TPNPB-OPM
Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

14 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

18 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

19 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.


Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

20 hari lalu

Foto udara suasana permukiman warga di Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Februari 2024. Masyarakat Pantai Lango mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan berharap pemerintah tidak merelokasi mereka karena dampak sejumlah pembangunan yang saat ini berlangsung seperti bandara VVIP, jalan tol dan pelabuhan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.