Pengelola Pusat Perbelanjaan Keluhkan PSBB Jakarta yang Diperketat

Ilustrasi pengamanan pusat perbelanjaan jelang perayaan Natal. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat mengeluhkan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau disebut Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut dia, pengelola pusat belanja yang sudah menanggung kerugian pada 2020 kini harus merasakannya lagi ketika pemerintah memperketat PSBB Jakarta.

"Tolong jangan pusat belanja dan tenant terus yang harus menanggung beban berat dan kerugian akibat keputusan yang baru muncul," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 Januari 2021.

Menurut Ellen, pengelola pusat perbelanjaan telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditentukan pemerintah. APPBI menilai, pengunjung juga kooperatif dan memahami protokol yang harus diikuti ketika berkunjung ke pusat belanja.

Dia juga yakin pusat perbelanjaan di Ibu Kota bukanlah klaster penularan Covid-19. Sebab, 82 anggota APPBI telah berinvestasi membeli pelbagai peralatan protokol kesehatan. "Tapi tetap saja bila ada peraturan baru, pusat belanja yang harus bersedia menerima berbagai keputusan dan menanggung kerugian akibat merebaknya penderita Covid-19 lagi."

Selama ini pengelola pusat perbelanjaaan tak mendapatkan insentif dari pemerintah. Padahal, pengelola dan para pemilik tenant merugi pada 2020. APPBI berharap pemerintah dapat memetakan klaster Covid-19 dengan lebih akurat, sehingga penanganan dan kontrol tepat sasaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan PSBB ketat mulai 11-25 Januari 2021. Keputusan ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat guna mencegah penularan Covid-19 semakin meluas.

Beberapa pembatasan dilakukan, seperti jumlah karyawan di kantor maksimal 25 persen dari kapasitas, jam operasional pusat belanja dan restoran hanya sampai pukul 19.00 WIB, makan di tempat makan diizinkan dengan pengunjung paling banyak 25 persen, dan transportasi publik melayani hingga 20.00 WIB.






5 Tahun Anies Baswedan Jadi DKI 1, Seperti Apa Pengembangan Transportasi Umum di Jakarta?

1 jam lalu

5 Tahun Anies Baswedan Jadi DKI 1, Seperti Apa Pengembangan Transportasi Umum di Jakarta?

Anies Baswedan segera mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI. Apa saja pengembangan transportasi umum yang sudah berjalan di DKI?


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

2 jam lalu

Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

"Pak Anies memahami, selama ini, kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik," kata Wagub DKI Riza Patria


Anies Jadi Capres NasDem, Riza Patria: Saya Pilih Prabowo Subianto

4 jam lalu

Anies Jadi Capres NasDem, Riza Patria: Saya Pilih Prabowo Subianto

"Partai saya, Partai Gerindra bersepakat mengusung Pak Prabowo sebagai capres pada Pemilu 2024," kata Riza Patria


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

4 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

5 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

5 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Lembaga PARA Syndicate menilai sosok Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan haruslah sosok yang netral bebas dari aliansi politik.


Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

6 jam lalu

Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

Relawan Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia yakin akan ada partai susulan yang segera mendeklarasikan dukungan terhadap Anies sebagai capres


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

7 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Pidato Lengkap Anies di NasDem: Demokrasi, Pembangunan, dan Peribahasa Aceh

7 jam lalu

Pidato Lengkap Anies di NasDem: Demokrasi, Pembangunan, dan Peribahasa Aceh

Berbicara selama 6 menit 12 detik, Anies mengungkapkan alasannya menerima diusung sebagai Capres 2024 dan permintaannya ke Partai NasDem