Peluang Mensos Risma Maju di Pilkada DKI? DPD PDIP: Ada Tahapan Panjang

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyalurkan bantuan di Jatipadang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 20 Februari 2021.

    Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyalurkan bantuan di Jatipadang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 20 Februari 2021.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (DPD PDIP) DKI Jakarta Gembong Warsono belum memberikan lampu hijau soal nasib Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma di Pilkada Ibu Kota.

    Dia berujar, partainya belum bisa berandai-andai apakah Risma cocok menjadi kandidat calon gubernur DKI.

    "Kami belum bisa berandai-andai, karena mekanisme belum dibuka," kata dia saat dihubungi, Selasa, 23 Februari 2021.

    Gembong Warsono menuturkan, DPD menunggu instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) soal nama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. DPD baru menjaring nama-nama calon setelah ada instruksi tersebut.

    ADVERTISEMENT

    Tahap selanjutnya, DPD menyerahkan nama kepada DPP partai untuk disaring kembali.

    "Jadi kami Fraksi PDIP belum melakukan pembahasan-pembahasan intens berkaitan dengan calon gubernur maupun wakil gubernur, karena ada tahapan-tahapan panjang yang mesti dilalui," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini.

    Baca juga : Anies Baswedan dan Bayang-bayang Risma di Pilkada DKI

    Sebelumnya, survei lembaga Media Survei Nasional (Median) menemukan, elektabilitas Risma menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Gubernur DKI Anies Baswedan apabila Pilkada DKI digelar saat ini. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada 400 responden periode 31 Januari-3 Februari 2021. Populasi survei adalah warga Ibu Kota yang memiliki hak pilih. Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling.

    LANI DIANA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.