PSI Ajukan Interpelasi Banjir, Gerindra: Kalau Enggak Objektif Percuma

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah truk terjebak genangan banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu, 20 Februari 2021. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Sejumlah truk terjebak genangan banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu, 20 Februari 2021. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Tempo.co, Jakarta - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengaku tak heran melihat langkah PSI yang ingin mengajukan hak interpelasi atas banjir di Ibu Kota. "Enggak heran. Tahun lalu kan PSI juga mau ajukan Interpelasi," kata Syarif saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Kamis, 25 Februari 2021.

    Syarif menyatakan partainya tidak akan mengikuti jejak PSI mengajukan hak interpelasi. Menurut dia, proses hak interpelasi cukup panjang dan tidak bisa dilaksanakan PSI sendiri.

    Selain itu, ia menilai langkah mengajukan hak interpelasi yang diajukan PSI lebih terlihat bermuatan politis. Sebab, untuk mengajukan interpelasi perlu diperjelas tujuan hingga substansi mengajukan hak tersebut.

    "Kalau substansi enggak objektif maka interpelasi percuma," ujarnya.

    Syarif menuturkan legislator Kebon Sirih telah membuat panitia khusus banjir 2020. Bahkan kajian pansus banjir tersebut telah diparipurnakan. "Tinggal itu saja didalami. Kalau kurang lengkap bisa dibikin pansus lagi dengan dasar, rujukan pansus yang kemarin dianggap kurang."

    Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir di Ibu Kota. Fraksi PSI menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak serius dalam menanggulangi banjir di DKI.

    "PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," kata Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Andrian melalui keterangan tertulisnya, hari ini.

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.